PANDORA PAPERS

Pandora Papers Seret Banyak Pejabat, Begini Respons Komisi Eropa

Redaksi DDTCNews | Selasa, 05 Oktober 2021 | 15:00 WIB
Pandora Papers Seret Banyak Pejabat, Begini Respons Komisi Eropa

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa memilih berhati-hati merespons rilisnya dokumen Pandora Papers yang melibatkan nama-nama pejabat di kawasan tersebut.

Juru Bicara Komisi Eropa Dana Spinant mengatakan otoritas telah memantau perkembangan dari Pandora Papers. Menurutnya, Komisi Eropa tidak akan merespons terkait tokoh-tokoh yang dicatut dalam dokumen yang baru saja dipublikasikan itu.

"Kami tidak dalam posisi untuk membuat komentar apapun tentang nama individu yang disebutkan dalam laporan itu," katanya dikutip pada Selasa (5/10/2021).

Baca Juga:
China Kenakan Bea Masuk 39 Persen atas Impor Brandy dari Eropa

Sebelumnya, Komisi Eropa menegaskan sudah ada upaya perbaikan untuk melawan praktik penghindaran pajak secara agresif. Beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain penghapusan rezim kerahasiaan perbankan dengan efektif.

Selain itu, Komisi Eropa juga berupaya memerangi praktik pencucian uang dan penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang. Rancangan aturan tersebut diproyeksikan rampung pada akhir 2021.

"Kami telah mendorong agenda yang cukup ambisius melawan penghindaran pajak dan perencanaan pajak agresif. Kami memiliki kerangka kerja dengan standar tertinggi di dunia," terangnya.

Baca Juga:
Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Parlemen Eropa Markus Ferber mengungkapkan rilisnya dokumen Pandora Papers membuktikan masih ada celah melakukan penghindaran pajak agresif di Uni Eropa. Upaya pencegahan yang dilakukan selama ini juga dinilai tidak efektif.

Dia mengkritisi daftar yurisdiksi surga pajak yang dirilis Uni Eropa. Menurutnya, daftar tersebut tidak efektif melawan praktik penghindaran pajak. Instrumen tersebut tidak dibarengi dengan pemberian sanksi keras bagi negara yang tetap mempertahankan rezim suaka pajak.

"Kami membutuhkan upaya baru dalam membuat daftar hitam. Ini harus mencakup seluruh pelaku. Jika tidak, surga pajak akan tetap berjalan seperti sebelumnya," terang Ferber seperti dilansir dw.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 September 2024 | 17:43 WIB ANALISIS PAJAK

Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Sabtu, 21 September 2024 | 14:33 WIB PENGAWASAN PAJAK

Indonesia Sudah Punya GAAR, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja