PANDORA PAPERS

Pandora Papers Seret Banyak Pejabat, Begini Respons Komisi Eropa

Redaksi DDTCNews | Selasa, 05 Oktober 2021 | 15:00 WIB
Pandora Papers Seret Banyak Pejabat, Begini Respons Komisi Eropa

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa memilih berhati-hati merespons rilisnya dokumen Pandora Papers yang melibatkan nama-nama pejabat di kawasan tersebut.

Juru Bicara Komisi Eropa Dana Spinant mengatakan otoritas telah memantau perkembangan dari Pandora Papers. Menurutnya, Komisi Eropa tidak akan merespons terkait tokoh-tokoh yang dicatut dalam dokumen yang baru saja dipublikasikan itu.

"Kami tidak dalam posisi untuk membuat komentar apapun tentang nama individu yang disebutkan dalam laporan itu," katanya dikutip pada Selasa (5/10/2021).

Baca Juga:
Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Sebelumnya, Komisi Eropa menegaskan sudah ada upaya perbaikan untuk melawan praktik penghindaran pajak secara agresif. Beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain penghapusan rezim kerahasiaan perbankan dengan efektif.

Selain itu, Komisi Eropa juga berupaya memerangi praktik pencucian uang dan penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang. Rancangan aturan tersebut diproyeksikan rampung pada akhir 2021.

"Kami telah mendorong agenda yang cukup ambisius melawan penghindaran pajak dan perencanaan pajak agresif. Kami memiliki kerangka kerja dengan standar tertinggi di dunia," terangnya.

Baca Juga:
Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Parlemen Eropa Markus Ferber mengungkapkan rilisnya dokumen Pandora Papers membuktikan masih ada celah melakukan penghindaran pajak agresif di Uni Eropa. Upaya pencegahan yang dilakukan selama ini juga dinilai tidak efektif.

Dia mengkritisi daftar yurisdiksi surga pajak yang dirilis Uni Eropa. Menurutnya, daftar tersebut tidak efektif melawan praktik penghindaran pajak. Instrumen tersebut tidak dibarengi dengan pemberian sanksi keras bagi negara yang tetap mempertahankan rezim suaka pajak.

"Kami membutuhkan upaya baru dalam membuat daftar hitam. Ini harus mencakup seluruh pelaku. Jika tidak, surga pajak akan tetap berjalan seperti sebelumnya," terang Ferber seperti dilansir dw.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Selasa, 17 Desember 2024 | 14:00 WIB LAPORAN WORLD BANK

Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Selasa, 10 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN ANTIPENGHINDARAN PAJAK

DJP: Indonesia Sudah Terapkan 12 dari 15 Rencana Aksi BEPS

Jumat, 22 November 2024 | 18:24 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax