PANDORA PAPERS

Pandora Papers Seret Banyak Pejabat, Begini Respons Komisi Eropa

Redaksi DDTCNews | Selasa, 05 Oktober 2021 | 15:00 WIB
Pandora Papers Seret Banyak Pejabat, Begini Respons Komisi Eropa

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa memilih berhati-hati merespons rilisnya dokumen Pandora Papers yang melibatkan nama-nama pejabat di kawasan tersebut.

Juru Bicara Komisi Eropa Dana Spinant mengatakan otoritas telah memantau perkembangan dari Pandora Papers. Menurutnya, Komisi Eropa tidak akan merespons terkait tokoh-tokoh yang dicatut dalam dokumen yang baru saja dipublikasikan itu.

"Kami tidak dalam posisi untuk membuat komentar apapun tentang nama individu yang disebutkan dalam laporan itu," katanya dikutip pada Selasa (5/10/2021).

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Sebelumnya, Komisi Eropa menegaskan sudah ada upaya perbaikan untuk melawan praktik penghindaran pajak secara agresif. Beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain penghapusan rezim kerahasiaan perbankan dengan efektif.

Selain itu, Komisi Eropa juga berupaya memerangi praktik pencucian uang dan penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang. Rancangan aturan tersebut diproyeksikan rampung pada akhir 2021.

"Kami telah mendorong agenda yang cukup ambisius melawan penghindaran pajak dan perencanaan pajak agresif. Kami memiliki kerangka kerja dengan standar tertinggi di dunia," terangnya.

Baca Juga:
Bukan Warga Uni Eropa, Rumah yang Dibeli di Negara Ini Kena Pajak 100%

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Parlemen Eropa Markus Ferber mengungkapkan rilisnya dokumen Pandora Papers membuktikan masih ada celah melakukan penghindaran pajak agresif di Uni Eropa. Upaya pencegahan yang dilakukan selama ini juga dinilai tidak efektif.

Dia mengkritisi daftar yurisdiksi surga pajak yang dirilis Uni Eropa. Menurutnya, daftar tersebut tidak efektif melawan praktik penghindaran pajak. Instrumen tersebut tidak dibarengi dengan pemberian sanksi keras bagi negara yang tetap mempertahankan rezim suaka pajak.

"Kami membutuhkan upaya baru dalam membuat daftar hitam. Ini harus mencakup seluruh pelaku. Jika tidak, surga pajak akan tetap berjalan seperti sebelumnya," terang Ferber seperti dilansir dw.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Selasa, 17 Desember 2024 | 14:00 WIB LAPORAN WORLD BANK

Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?