DEBAT SISTEM PAJAK

Pakai Sistem Worldwide atau Territorial? Tulis Komentar Anda di Sini

Redaksi DDTCNews | Jumat, 06 September 2019 | 14:27 WIB
Pakai Sistem Worldwide atau Territorial? Tulis Komentar Anda di Sini

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah berencana mengubah sistem pajak Indonesia dari yang semula berbasis worldwide menjadi berbasis territorial untuk wajib pajak orang pribadi melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Peningkatan Perekonomian.

Sebagian kalangan menganggap rencana itu merupakan langkah yang tepat, tetapi sebagian lagi menganggap hal tersebut keliru. Pemerintah sendiri beralasan perubahan rezim pajak itu untuk memberikan kepastian terkait dengan pemajakan bagi wajib pajak orang pribadi.

Sebab selama ini terjadi kerancuan terkait dengan penentuan subjek pajak dalam negeri. “Kalau aturan yang berlaku sekarang ada kerancuan. Kami mau sederhanakan itu,” kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan kepada wartawan di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP), Kamis (5/9/2019).

Baca Juga:
Threshold Terlalu Tinggi Gerus Partisipasi Publik pada Sistem Pajak

Perubahan sistem pajak ini juga mengacu kepada negara lain yang juga sudah banyak beralih dari sistem worldwide menjadi territorial. Amerika Serikat (AS) misalnya, sejak akhir 2017 telah mengubah sistem pajaknya dari worldwide ke territorial.

Sebelum itu, AS merupakan satu-satunya negara anggota G7 yang menerapkan worldwide. Sementara itu, dari 34 negara OECD, hanya 8 negara termasuk AS yang menganut sistem worldwide. Perubahan tersebut dilakukan AS karena sistem worldwide dianggap tidak lagi kompetitif.

Pada umumnya, negara tempat penghasilan diperoleh (negara sumber) memiliki hak pemajakan pertama atas suatu penghasilan. Sementara itu, negara tempat wajib pajak berkedudukan (negara domisili) memiliki dua alternatif pemajakan, berdasarkan sistem worldwide atau territorial.

Baca Juga:
Sistem Self Assessment yang Efektif sesuai Perspektif Internasional

Dalam sistem worldwide, pajak dipungut dari seluruh penghasilan wajib pajak tanpa memperhatikan dari mana sumber penghasilan tersebut. Sebaliknya, dalam sistem territorial pajak hanya dipungut atas penghasilan dari dalam negerinya, penghasilan dari luar negeri tidak dipungut pajak.

Penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan sistem worldwide dan territorial bisa dilihat di sini dan di sini. Lalu, apa pendapat Anda mengenai rencana perubahan sistem pajak tersebut? Anda pilih sistem worldwide atau territorial? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar berikut ini.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

Pilih Sistem Worldwide atau Sistem Territorial lalu tuliskan komentar Anda
Sistem Worldwide
Sistem Territorial
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Sistem Worldwide
2
66.67%
Sistem Territorial
1
33.33%

01 Oktober 2019 | 17:46 WIB
Kehidupan sangat identik dengan sebuah perkembangan, begitu pun yang terjadi di Indonesia dengan sistem pajak yang dianutnya. Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita tidak menolak akan perkembangan atau kemajuan, mengapa kita tidak menganut sistem pajak Hybrid, yang dimana sistem ini dapat memaksimalkan penghasilan dalam negeri namun tidak mengabaikan penghasilan pajak luar negeri dengan cara menerapkan batasan bedasarkan jenis penghasilan atau wajib pajak yang menerima penghasilan di luar negeri (DDTCNews, 2019). Artinya dengan sistem Hybrid ini tidak mengabaikan setiap jenis pendapatan negara dari sektor pemungutan pajak, justru langkah ini yang nantinya akan memaksimalkan pendapatan negara tanpa merugikan bangsa. Setiap negara di dunia mau tidak mau suka tidak suka harus berkembang dan melihat bagaimana dan upaya apa yang dapat membantu kemajuan negara tanpa merugikan bangsa. (pkpcosmo) #MariBicara #DDTCHEBAT #Darikitauntuksemuabangsa

06 September 2019 | 15:01 WIB
kalau menurut saya ya kurang setuju sih ya dengan sistem teritorial saja,tetap harus di kombinasi dengan sistem world wide , karena jika hanya menganut sistem teritorial saja artinya akan ada penerimaan pajak yang hilang yang berasal dari luar negeri yang selama ini memang lumayan menyumbang terhadap penerimaan pajak di Indonesia itu sendiri.

06 September 2019 | 14:57 WIB
kalau menurut saya seandainya pemungutan pajak berdasarkan territorial saja terus bagaimana dengan orang yg mempunyai sumber penghasilan diluar negeri, bagaimana perlakuan perpajakan nya ??
ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 Januari 2025 | 18:30 WIB LAPORAN WORLD BANK

World Bank Kritik Pajak RI, Luhut: Kita Disamakan dengan Nigeria

Senin, 16 Desember 2024 | 12:55 WIB LAPORAN WORLD BANK

Threshold Terlalu Tinggi Gerus Partisipasi Publik pada Sistem Pajak

Jumat, 08 November 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sistem Self Assessment yang Efektif sesuai Perspektif Internasional

Minggu, 29 September 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Fokus Reformasi, Sri Mulyani Ingin Sistem Pajak Lebih Berkepastian

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan