Fokus Reformasi, Sri Mulyani Ingin Sistem Pajak Lebih Berkepastian

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah melaksanakan serangkaian reformasi untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio).

Sri Mulyani mengatakan reformasi pajak dilaksanakan dari berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, regulasi, dan proses bisnis. Melalui reformasi ini, dia berharap sistem pajak di Indonesia menjadi lebih berkepastian bagi wajib pajak.

"Kami reform di dalam. Kami bersihin yang korupsi-korupsi. Kami bikin bisnis prosesnya. Kami sekarang invest di dalam proses bisnis dengan digital sehingga lebih ada predictability," katanya, dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Sri Mulyani menuturkan Indonesia telah berinvestasi besar dalam mendigitalisasi sistem pajak. Investasi ini dilakukan melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS).

Coretax direncanakan mulai diimplementasikan pada akhir tahun ini. CTAS tersebut bakal mencakup 21 proses bisnis antara lain pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information, penagihan, taxpayer account management, dan compliance risk management (CRM).

Selanjutnya, ada pemeriksaan, pemeriksaan bukper dan penyidikan, business intelligence, document management system, data quality management, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, dan knowledge management.

Selain lebih berkepastian, Sri Mulyani menilai digitalisasi sistem pajak juga untuk meningkat checks and balances dan monitoring. Sejalan dengan reformasi yang dilaksanakan pemerintah, dia juga meminta wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya.

"Kalau Anda-Anda yang sudah well-off, bayar pajaklah dengan baik. Jangan nyogok-nyogok," ujarnya. (rig)