Pajak Karbon Ditunda Hingga 2025, Begini Penjelasan Airlangga

JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mulai mengimplementasikan kebijakan pajak karbon pada 2025.

Airlangga menyebut penerapan pajak karbon akan menjadi bagian dari upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurutnya, implementasi pajak karbon akan berjalan berbarengan dengan perdagangan karbon.

"Salah satu yang akan diterapkan di awal adalah perdagangan karbon maupun pajak karbon yang ditargetkan akan berfungsi pada 2025," katanya, Kamis (13/10/2022).

Indonesia, lanjut Airlangga, berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Awalnya, Indonesia menargetkan emisi karbon turun 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

Target tersebut kemudian direvisi menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Selain itu, net zero emission (NZE) ditetapkan pada 2060 atau lebih cepat dari target awal.

Pajak karbon diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai bagian dari paket kebijakan komprehensif untuk memitigasi perubahan iklim. Harapannya, pajak karbon bisa mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan.

Pemungutan pajak karbon akan menggunakan mekanisme cap and trade. Dalam hal ini, pemerintah akan menetapkan cap emisi suatu sektor sehingga pajak yang dibayarkan hanya selisih antara karbon yang dihasilkan dengan cap. Selain itu, ada pula skema perdagangan karbon atau kegiatan jual-beli kredit karbon.

Selain perdagangan dan pajak karbon, lanjut Airlangga, pemerintah juga melaksanakan upaya lain untuk mencapai target penurunan emisi. Misal, dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi pada energi terbarukan dan mendorong PLTU batubara pensiun dini.

"Diharapkan ini akan mendorong pada pengembangan green energy atau green industry," ujarnya. Simak juga, Setoran Pajak Karbon Diprediksi Tak Besar, Ini Kata Staf Khusus Menkeu. (rig)