INGGRIS

Pajak Gula Minuman Ringan Hasilkan Penerimaan Rp2,8 Triliun

Redaksi DDTCNews | Jumat, 21 Desember 2018 | 15:34 WIB
Pajak Gula Minuman Ringan Hasilkan Penerimaan Rp2,8 Triliun

Ilustrasi. (foto: Food Navigator)

JAKARTA, DDTCNews – Sejak diimplementasikan pada April 2018, kebijakan pajak gula (sugar tax) pada minuman ringan di Inggris telah menghasilkan sekitar 153,8 juta pound sterling atau sekitar Rp2,8 triliun.

Melansir BBC News, nilai per akhir Oktober 2018 tersebut secara otomatis berdampak pada kenaikan perkiraan penerimaan negara dari pajak gula minuman ringan menjadi sekitar 240 juta pound sterling atau sekitar Rp4,4 triliun dalam setahun penuh.

Para pejabat kesehatan pun telah memperingatkan akan mengambil tindakan lanjutan. Hal itu bisa diambil jika penerapan pajak baru yang dikenakan per liter tertentu atas gula tidak berdampak pada pemangkasan penggunaan gula itu sendiri.

Baca Juga:
Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

“Public Health England (PHE) mengatakan jika industri makanan belum membuat kemajuan yang cukup pada pengurangan gula, merekan akan menghadapi langkah-langkah lebih lanjut,” demikian informasi yang dilansir pada Jumat (21/12/2018).

PHE telah bekerja untuk memotong gula dan kalori dalam makanan sehari-hari, seperti sereal, yoghurt, pizza, dan makanan siap saji sebesar 20%. Dalam survei terbaru, 90% masyarakat mendukung pemerintah dan industri untuk bekerja membuat makanan dan minuman sehat.

Meskipun mendukung upaya pemerintah dan industri, mayoritas penduduk masih memiliki pola pikir bahwa tanggung jawab untuk mengatasi obesitas justru pada setiap individu dan keluarga. Dengan demikian, kesadaran untuk hidup sehat menjadi pintu masuk.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Sejauh ini, penghentian penggunaan gula di Inggris telah terlihat pada merek-merek terkemuka, termasuk Fanta, Ribena dan Lucozade. Beberapa perusahaan itu telah memotong kandungan gula dari produk minuman mereka.

Pengenalan pajak pada gula minuman ringan yang dilakukan Inggris serupa dengan langkah beberapa negara lain, seperti Meksiko, Prancis, dan Norwegia. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jumat, 09 Agustus 2024 | 16:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:30 WIB SEJARAH PAJAK DUNIA

Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN