Pajak Ekspor Nikel Sedang Disiapkan, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan-kebijakan guna mendukung hilirisasi komoditas, termasuk di antaranya adalah pajak ekspor nikel.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan untuk mendukung hilirisasi komoditas terus dibicarakan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian-kementerian terkait.

"Instrumen-instrumen [termasuk] pajak ekspor bukan hanya untuk keuangan negara, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia," katanya, Kamis (3/11/2022).

Sri Mulyani menuturkan hilirisasi telah terbukti mampu memperkuat postur neraca transaksi berjalan Indonesia. Berkat hilirisasi, dominasi komoditas mentah terhadap postur ekspor Indonesia secara perlahan dapat diminimalisasi.

"Kami sudah mulai mengekspor barang-barang yang merupakan produk hilirisasi. Ini menimbulkan nilai tambah dan sekaligus juga meningkatkan daya tahan eksternal serta struktur ekonomi Indonesia," ujarnya.

Saat ini, Indonesia telah menerapkan pelarangan ekspor guna mendukung hilirisasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pelarangan ekspor dan hilirisasi nikel telah meningkatkan kinerja ekspor besi baja hingga 18 kali lipat.

Nilai ekspor besi baja tercatat naik dari Rp16 triliun menjadi Rp306 triliun dengan adanya pelarangan ekspor nikel mentah oleh pemerintah. Ke depan, pemerintah juga akan menerapkan pelarangan ekspor timah guna mendukung hilirisasi.

"Kami belum [selesai] berhitung kapan akan setop ekspor bahan mentah timah. Ini baru hitung semuanya. [Harapannya] nanti semuanya berjalan dengan baik tidak ada yang dirugikan," ujar Jokowi pada bulan lalu. (rig)