INVESTASI

Pacu Ekonomi, Indonesia Butuh Investasi Lebih dari Rp5.000 Triliun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Desember 2020 | 16:30 WIB
Pacu Ekonomi, Indonesia Butuh Investasi Lebih dari Rp5.000 Triliun

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara Webinar Outlook Pembangunan 2021, Selasa (22/12/2020). (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Bappenas menyebutkan Indonesia setidaknya memerlukan aliran investasi hingga lebih dari Rp5.000 triliun untuk mengejar target proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2021 dipatok 4,5%-5,5%. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut, sambungnya, Indonesia memerlukan investasi Rp5.817,3 triliun-Rp5.912,1 triliun.

"Proses pemulihan ekonomi membutuhkan investasi besar untuk tahun depan," katanya dalam acara webinar Outlook Pembangunan 2021, Selasa (22/12/2020).

Baca Juga:
Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, lanjutnya, Indonesia mengandalkan sektor swasta baik investasi asing maupun investasi dari dalam negeri. Swasta diproyeksikan menyediakan kebutuhan investasi 2021 berkisar pada angka 84%-90% dari total kebutuhan investasi.

Sementara itu, investasi yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan daerah pada tahun depan diproyeksikan berkisar pada rentang 5%-7%. Lalu, belanja modal BUMN diprediksi menyumbang 4,9%-8,1% dari total kebutuhan investasi.

"Arus investasi global akan mengalami peningkatan tapi tidak akan setinggi satu dekade terakhir sebelum pandemi," tutur Amalia.

Baca Juga:
DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Meski begitu, untuk menarik investasi asing pada tahun depan tidaklah mudah. Oleh karena itu, peran investasi dari dalam negeri diharapkan bisa meningkat drastis. Saat ini, pemerintah sudah memiliki modal untuk menjawab tantangan tersebut.

Salah satu modal tersebut adalah penerapan UU Cipta Kerja yang akan memberikan kepastian hukum berusaha dan berinvestasi. Selain itu, iklim ketenagakerjaan juga akan mendukung iklim investasi, ditambah dengan pelayanan prima OSS, insentif fiskal, dan nonfiskal.

Amalia menilai kompetisi dalam menarik investasi akan cenderung meningkat tahun depan. Arah investasi juga diprediksi akan berorientasi pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang high return dan investasi untuk pengembangan ekonomi hijau yang rendah karbon.

"Jadi arah investasi akan lebih kepada riset dan adopsi teknologi sebagai mesin dalam meningkatkan produktivitas," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Klinik Ekspor?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat