Pacu Ekonomi, 8 Kawasan Perdagangan Bebas Bakal Diluncurkan Tahun Ini

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris akan membuat zona perdagangan bebas pada delapan wilayah pelabuhan di seluruh wilayah Inggris Raya sebagai upaya pemerintah meningkatkan ekonomi dalam negeri.

Menteri Keuangan Rishi Sunak mengungkapkan rencana pembentukan zona perdagangan bebas pada 8 pelabuhan pada pengumuman kebijakan anggaran 2021/2022. Menurutnya, kawasan perdagangan bebas dibentuk untuk meningkatkan kegiatan ekonomi domestik.

"Kawasan itu akan memiliki aturan yang terpisah untuk membuat kebijakan lebih mudah dan lebih murah," katanya di hadapan Majelis Rendah Parlemen/House of Commons dikutip Senin (8/3/2021).

Sunak menuturkan pelaku usaha yang menjalankan bisnis di kawasan pelabuhan khusus tersebut akan menikmati sejumlah fasilitas fiskal. Pemerintah akan menganggap pelabuhan tersebut sebagai wilayah luar pabean Inggris untuk tujuan perpajakan.

Dengan demikian, pelaku usaha dapat menikmati berbagai keuntungan seperti pemotongan tarif pajak dan prosedur kepabeanan yang lebih sederhana. Dia menyebutkan kawasan perdagangan bebas akan tersebar di seluruh Inggris termasuk Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.

Kandidat kuat daerah pelabuhan yang menjadi kawasan perdagangan bebas antara lain London dan satu daerah di dekat Kota Liverpool. Pemerintah menargetkan 8 kawasan perdagangan bebas tersebut mulai beroperasi pada akhir 2021.

Seperti dilansir insidewalessport.co.uk, pembentukan kawasan perdagangan bebas di Inggris menjadi salah satu janji politik PM Boris Johnson. Langkah Inggris ini juga dimungkinkan lantaran tidak lagi terikat oleh ketentuan bantuan negara Uni Eropa.

Sementara itu, pemimpin oposisi Partai Buruh Keir Starr mengkritik rencana pemerintah membentuk kawasan perdagangan bebas. Menurutnya, hal itu bukan agenda prioritas dan hanya menguntungkan orang kaya dengan fasilitas menghindar dari pembayaran pajak.

"Daripada mengandalkan pelabuhan bebas, manufaktur masih menghadapi masalah birokrasi. Untuk jasa keuangan Inggris juga masih perlu diperhatikan untuk memastikan adanya kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa," tuturnya. (rig)