FILIPINA

Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Oktober 2019 | 18:05 WIB
Otoritas Zona Ekonomi Setujui Paket Reformasi Pajak Penghasilan Badan

Ilustrasi. 

MANILA, DDTCNews – Setelah perdebatan panjang, Otoritas Zona Ekonomi Filipina (Philippine Economic Zone Authority/PEZA) akhirnya mendukung rancangan paket reformasi kebijakan pajak penghasilan badan dan rasionalisasi insentif.

Direktur Jenderal PEZA Charito Plaza mengatakan lembaganya bersama Departemen Perdagangan dan Industri (Departement of Trade and Industry /DTI) mencapai rekonsiliasi dan setuju untuk menyempurnakan rancangan Corporate Income Tax and Incentive Rationalization Act (CITIRA).

“Kami 100% mendukung tujuan dan sasaran rancangan CITIRA ini,” ujarnya, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

PEZA, sambungnya, ingin berkontribusi dalam penyempurnaan versi final rancangan CITIRA untuk menarik lebih banyak investor ke Filipina. Selain itu, pihaknya ingin memberdayakan perusahaan, UKM, petani, serta warga Filipina untuk menjadi bagian dalam industrialisasi.

Plaza berhatap usulan peningkatan pajak penghasilan bruto (gross income earned /GIE) dari 5% menjadi 7% dapat dipertimbangkan masuk dalam CITIRA. Hal ini sebagai ganti dari tarif pajak penghasilan perusahaan agar meningkatkan kemudahan berbisnis di zona ekonomi.

“PEZA ingin mengakhiri penderitaan menunggu ketidakpastian yang disebabkan oleh reformasi pajak yang tertunda. Ini telah mempengaruhi investasi baru dan proyek ekspansi industri yang terdaftar di PEZA saat ini,” ujarnya.

Baca Juga:
Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

PEZA dan Departmen Keuangan (Department of Finance/DoF) sebelumnya bertengkar mengenai proposal tersebut. PEZA bersikeras bahwa rancangan CITIRA akan berisiko membuat investor asing kabur. Selain itu, Plaza juga meminta CITIRA ini diterapkan pada perusahaan lokal.

Seperti dilansir rappler.com, Wakil Menteri Keuangan Karl Chua kemudian memanggil orang-orang yang tidak setuju dengan CITIRA dan memanggil orang-orang yang menentang upaya lama untuk mereformasi sistem pajak penghasilan badan negara. (MG-anp/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 13:00 WIB KOTA DENPASAR

Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi