IRLANDIA

Otoritas Janjikan Pemangkasan Pajak Penghasilan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Juni 2019 | 09:56 WIB
Otoritas Janjikan Pemangkasan Pajak Penghasilan

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe.

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal Irlandia menegaskan kembali janji pemerintah untuk memangkas pajak penghasilan (PPh) selama lima tahun mendatang. Penegasan ini menyusul adanya keraguan beberapa pihak, terutama terkait risiko fiskal karena ketergantungan penerimaan pajak pada korporasi.

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe mengatakan jika ekonomi terus tumbuh dan sumber daya tersedia, pengurangan tarif standar sangat mungkin dilakukan tiap tahunnya. Hal ini disampaikannya di depan majelis rendah (Dáil).

“Setiap pemotongan dalam anggaran mendatang tergantung pada negosiasi dengan partai Fianna Fáil,” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (20/6/2019).

Baca Juga:
Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Pasalnya, ambang batas (threshold) pengenaan PPh dengan tarif tertinggi akan naik menjadi 50.000 euro (sekitar Rp802,4 juta) selama lima tahun ke depan. Kenaikan ambang batas ini akan terjadi jika Partai Fine Gael berkuasa.

Donohoe juga menegaskan goncangan terhadap basis pajak perusahaan tidak dapat diabaikan. Hal ini mengingat perubahan dan ketidakpastian di level internasional. Namun, dia mengatakan pentingnya untuk memastikan peningkatan pengeluaran publik yang berkelanjutan.

Selain itu, dana hari hujan (rainy day fund) telah disiapkan. Pasalnya dana tersebut diambil dari dana investasi strategis Irlandia senilai 1,5 miliar euro dan tambahan 500 juta per tahun selama tiga tahun. Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan berbagai upaya memperluas basis pajak.

Baca Juga:
Perusahaan Baru Berdiri Merugi, Bebas Pemotongan PPh?

Donohoe mengatakan pemerintah akan mengambil strategi fiskal yang mampu mencatatkan surplus 0,2% dari pendapatan nasional tahun ini. Saat ini pemerintah tengah menampung beberapa pandangan yang lebih baik terkait keberlanjutan penerimaan pajak perusahaan.

Sebelumnya, juru bicara keuangan Partai Sinn Féin, Pearse Doherty mengatakan jika pemerintah meneruskan rencana pemangkasan PPh, maka sumber daya harus diambil dari daerah lain. Menurutnya, akan ada potensi kehilangan penerimaan hingga 2,5 miliar euro saat ada tekanan dalam pelayanan publik, kesehatan, perumahan, dan biaya perawatan anak serta asuransi.

Juru bicara keuangan Partai Fianna Fáil Michael McGrath juga sebelumnya bertanya tentang laporan Dewan Penasihat Fiskal Irlandia yang menyoroti fluktuatifnya penerimaan pajak perusahaan. Telah terjadi peningkatan penerimaan secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

“Ada risiko signifikan yang ditimbulkan pada keuanan public dan ekonomi yang lebih luas dari ketergantungan pada pajak perusahaan,” katanya, seperti dilansir rte.ie. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Jumat, 18 Oktober 2024 | 17:00 WIB KONSULTASI PAJAK

Perusahaan Baru Berdiri Merugi, Bebas Pemotongan PPh?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Bisa Terima Bukti Potong Unifikasi secara Langsung di DJP Online

Kamis, 17 Oktober 2024 | 10:39 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Suami Kena PHK, Istri (Karyawati) Bisa Peroleh Tambahan PTKP Keluarga

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN