IRLANDIA

Otoritas Janjikan Pemangkasan Pajak Penghasilan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Juni 2019 | 09:56 WIB
Otoritas Janjikan Pemangkasan Pajak Penghasilan

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe.

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal Irlandia menegaskan kembali janji pemerintah untuk memangkas pajak penghasilan (PPh) selama lima tahun mendatang. Penegasan ini menyusul adanya keraguan beberapa pihak, terutama terkait risiko fiskal karena ketergantungan penerimaan pajak pada korporasi.

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe mengatakan jika ekonomi terus tumbuh dan sumber daya tersedia, pengurangan tarif standar sangat mungkin dilakukan tiap tahunnya. Hal ini disampaikannya di depan majelis rendah (Dáil).

“Setiap pemotongan dalam anggaran mendatang tergantung pada negosiasi dengan partai Fianna Fáil,” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (20/6/2019).

Baca Juga:
Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Pasalnya, ambang batas (threshold) pengenaan PPh dengan tarif tertinggi akan naik menjadi 50.000 euro (sekitar Rp802,4 juta) selama lima tahun ke depan. Kenaikan ambang batas ini akan terjadi jika Partai Fine Gael berkuasa.

Donohoe juga menegaskan goncangan terhadap basis pajak perusahaan tidak dapat diabaikan. Hal ini mengingat perubahan dan ketidakpastian di level internasional. Namun, dia mengatakan pentingnya untuk memastikan peningkatan pengeluaran publik yang berkelanjutan.

Selain itu, dana hari hujan (rainy day fund) telah disiapkan. Pasalnya dana tersebut diambil dari dana investasi strategis Irlandia senilai 1,5 miliar euro dan tambahan 500 juta per tahun selama tiga tahun. Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan berbagai upaya memperluas basis pajak.

Baca Juga:
Ketentuan Pelaporan PPh Atas Penjualan Saham Berubah, Jadi Lebih Cepat

Donohoe mengatakan pemerintah akan mengambil strategi fiskal yang mampu mencatatkan surplus 0,2% dari pendapatan nasional tahun ini. Saat ini pemerintah tengah menampung beberapa pandangan yang lebih baik terkait keberlanjutan penerimaan pajak perusahaan.

Sebelumnya, juru bicara keuangan Partai Sinn Féin, Pearse Doherty mengatakan jika pemerintah meneruskan rencana pemangkasan PPh, maka sumber daya harus diambil dari daerah lain. Menurutnya, akan ada potensi kehilangan penerimaan hingga 2,5 miliar euro saat ada tekanan dalam pelayanan publik, kesehatan, perumahan, dan biaya perawatan anak serta asuransi.

Juru bicara keuangan Partai Fianna Fáil Michael McGrath juga sebelumnya bertanya tentang laporan Dewan Penasihat Fiskal Irlandia yang menyoroti fluktuatifnya penerimaan pajak perusahaan. Telah terjadi peningkatan penerimaan secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

“Ada risiko signifikan yang ditimbulkan pada keuanan public dan ekonomi yang lebih luas dari ketergantungan pada pajak perusahaan,” katanya, seperti dilansir rte.ie. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Minggu, 22 Desember 2024 | 07:30 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Perinci Ketentuan Bukti Potong PPh atas Penjualan Saham

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi