IRLANDIA

Otoritas Janjikan Pemangkasan Pajak Penghasilan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 20 Juni 2019 | 09:56 WIB
Otoritas Janjikan Pemangkasan Pajak Penghasilan

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe.

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal Irlandia menegaskan kembali janji pemerintah untuk memangkas pajak penghasilan (PPh) selama lima tahun mendatang. Penegasan ini menyusul adanya keraguan beberapa pihak, terutama terkait risiko fiskal karena ketergantungan penerimaan pajak pada korporasi.

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe mengatakan jika ekonomi terus tumbuh dan sumber daya tersedia, pengurangan tarif standar sangat mungkin dilakukan tiap tahunnya. Hal ini disampaikannya di depan majelis rendah (Dáil).

“Setiap pemotongan dalam anggaran mendatang tergantung pada negosiasi dengan partai Fianna Fáil,” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (20/6/2019).

Baca Juga:
Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Pasalnya, ambang batas (threshold) pengenaan PPh dengan tarif tertinggi akan naik menjadi 50.000 euro (sekitar Rp802,4 juta) selama lima tahun ke depan. Kenaikan ambang batas ini akan terjadi jika Partai Fine Gael berkuasa.

Donohoe juga menegaskan goncangan terhadap basis pajak perusahaan tidak dapat diabaikan. Hal ini mengingat perubahan dan ketidakpastian di level internasional. Namun, dia mengatakan pentingnya untuk memastikan peningkatan pengeluaran publik yang berkelanjutan.

Selain itu, dana hari hujan (rainy day fund) telah disiapkan. Pasalnya dana tersebut diambil dari dana investasi strategis Irlandia senilai 1,5 miliar euro dan tambahan 500 juta per tahun selama tiga tahun. Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan berbagai upaya memperluas basis pajak.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Donohoe mengatakan pemerintah akan mengambil strategi fiskal yang mampu mencatatkan surplus 0,2% dari pendapatan nasional tahun ini. Saat ini pemerintah tengah menampung beberapa pandangan yang lebih baik terkait keberlanjutan penerimaan pajak perusahaan.

Sebelumnya, juru bicara keuangan Partai Sinn Féin, Pearse Doherty mengatakan jika pemerintah meneruskan rencana pemangkasan PPh, maka sumber daya harus diambil dari daerah lain. Menurutnya, akan ada potensi kehilangan penerimaan hingga 2,5 miliar euro saat ada tekanan dalam pelayanan publik, kesehatan, perumahan, dan biaya perawatan anak serta asuransi.

Juru bicara keuangan Partai Fianna Fáil Michael McGrath juga sebelumnya bertanya tentang laporan Dewan Penasihat Fiskal Irlandia yang menyoroti fluktuatifnya penerimaan pajak perusahaan. Telah terjadi peningkatan penerimaan secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

“Ada risiko signifikan yang ditimbulkan pada keuanan public dan ekonomi yang lebih luas dari ketergantungan pada pajak perusahaan,” katanya, seperti dilansir rte.ie. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (5)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:19 WIB KONSULTASI PAJAK

Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi