INGGRIS

Orientasi Pajak Digital Perlu Diubah, Ini Alasan Negosiator Top AS

Redaksi DDTCNews | Senin, 03 Agustus 2020 | 16:00 WIB
Orientasi Pajak Digital Perlu Diubah, Ini Alasan Negosiator Top AS

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Mantan Kepala Perwakilan Dagang (AS) Charlene Barshefsky menyerukan orientasi pajak digital Uni Eropa harus segera diubah agar tidak memengaruhi hubungan politik dan ekonomi dengan Negeri Paman Sam.

Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan pajak di Eropa telah mengambil tindakan agresif terhadap perusahaan teknologi asal AS dan mendapatkan momentum seiring dengan adanya eskalasi pandemi Covid-19.

"Tekno-nasionalisme yang baru mulai ini mengancam kepentingan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Agenda ini harus segera dihentikan," kata negosiator ulung asal AS ini dikutip Senin (3/8/2020).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Agenda kedaulatan digital dengan penerapan pajak secara konsisten telah dilakukan negara kawasan Uni Eropa. Kebijakan tersebut secara khusus menyasar perusahaan perusahaan teknologi asal AS.

Perusahaan-perusahaan teknologi asal AS tersebut antara lain Intel, Microsoft, Facebook, Google, Qualcomm dan Amazon. Hal ini kemudian dipertegas dengan pernyataan pemimpin Uni Eropa.

Barshefsky melihat gelagat pajak digital Uni Eropa mulai mengarah kepada sistem 'firewall' yang membatasi layanan digital di pasar Eropa. Kebijakan tersebut tidak ubahnya dengan yang dilakukan China terkait kebijakan akses Internet dalam 20 tahun terakhir.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

"Prancis memberlakukan pajak GAFA (Google, Amazon, Facebook dan Apple). Kebijakan serupa sedang disiapkan oleh Austria, Ceko, Italia dan Spanyol dengan tujuan untuk mendanai biaya pemulihan akibat pandemi," tutur Barshefsky.

Uni Eropa, lanjut Barshefsky, dinilai menciptakan hambatan nonfiskal untuk perusahaan digital asing masuk ke Uni Eropa. Hambatan itu antara lain proses administrasi yang panjang untuk pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Jika tidak ada perubahan kebijakan Uni Eropa terkait ekonomi digital maka bisa dipastikan akan ada balasan dari AS. Tak menutup kemungkinan, tidak akan ada kesepakatan dagang yang signifikan antara Uni Eropa dan AS dalam beberapa tahun mendatang.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

"Orang Eropa perlu mengubah langkah tekno-nasionalis yang ditujukan kepada perusahaan AS. Perubahan kebijakan diperlukan agar tidak terjadi kerusakan hubungan ekonomi dan geopolitik," ujar Barshefsky dilansir dari Financial Times.

Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan pentingnya agenda proteksionisme Eropa dalam ranah digital. Pasalnya, Uni Eropa juga memiliki kapasitas dan kompetensi dalam urusan pengembagan teknologi informasi.

Senada, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan Uni Eropa saat ini menghadapi pertempuran dalam hal mengamankan kedaulatan digital. Untuk itu, para perumus kebijakan harus melakukan tindakan agar tidak didikte pihak lainnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra