NUSA TENGGARA BARAT

Optimalisasi Penerimaan Pajak, Kontraktor Diharapkan Punya NPWP Cabang

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Januari 2021 | 17:08 WIB
Optimalisasi Penerimaan Pajak, Kontraktor Diharapkan Punya NPWP Cabang

Ilustrasi. Sejumlah wisatawan berkunjung ke Pantai Kuta, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (8/1/2021). KEK Mandalika seluas 1.250 hektare merupakan salah satu dari lima destinasi super prioritas Indonesia dengan pemandangan pantai pasir putih di antara bukit yang eksotis seperti Pantai Kuta, Seger, Tanjung Aan dan Merese yang membentang dari ujung barat hingga timur kawasan. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj.

MATARAM, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Nusa Tenggara menyatakan penerimaan pajak pusat dan daerah belum optimal untuk mendanai anggaran belanja dalam APBN.

Kabid Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Nusa Tenggara Nurul Hidayat mengatakan belanja APBN di wilayah NTB memiliki nilai jumbo, khususnya untuk proyek Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika. Proyek triliunan rupiah ini tetap dikerjakan pada masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, manfaat ekonomi dari belanja APBN tersebut tidak seluruhnya beredar di NTB. Pasalnya, kontraktor yang mengerjakan proyek berasal dari luar daerah dan tidak membuat NPWP cabang di wilayah kerja daerah.

Baca Juga:
Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

"Tidak seluruhnya pajak itu masuk ke NTB karena kantor pusat WP (wajib pajak) itu tidak semua ada di wilayah NTB. Pusatnya kebanyakan ada di Jakarta dan Surabaya," katanya, dikutip pada Senin (18/1/2021).

Nurul menjelaskan tanpa NPWP cabang maka porsi penerimaan pajak dari kontraktor yang menggarap proyek belanja APBN di NTB tetap dibayar di tempat perusahaan terdaftar. Menurutnya, perlu kerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari pemenang tender yang berasal dari luar NTB.

Dia menuturkan Kanwil DJP Nusa Tenggara tengah menjalin kerja sama dengan pemprov dan kabupaten/kota di NTB agar penerimaan pajak pusat dan daerah menjadi optimal. Salah satu cara optimalisasi adalah menyarankan kontraktor yang berasal dari luar wilayah yang menang lelang pengadaan proyek agar memiliki NPWP cabang di NTB.

Baca Juga:
Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

"Jadi rekomendasi NPWP cabang itu supaya potensi pajak itu masuk ke NTB dari pemungutan pajaknya maupun [pajak] karyawan,” ujar Nurul.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAP LPBJP) Setda NTB Sadimin menyatakan kewajiban memiliki NPWP cabang bagi kontraktor luar NTB baru berlaku untuk belanja yang berasal dari APBD.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pergub No.20/2019. Menurutnya, opsi kewajiban membuat NPWP cabang untuk belanja APBN di luar jangkauan hukum pemda. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dengan satuan kerja (Satker) yang mengemban belanja APBN yang dieksekusi di daerah.

"Kalau yang uang pusat [APBN] tak bisa kita wajibkan karena itu kewenangan Satkernya. Kalau disarankan bisa saja, cuma untuk dilaksanakan atau tidak itu tidak bisa kami intervensi," terangnya seperti dilansir suarantb.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

BERITA PILIHAN
Jumat, 07 Februari 2025 | 09:18 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diputuskan Presiden, PP Minuman Berpemanis Kena Cukai Mulai Dirancang

Jumat, 07 Februari 2025 | 08:30 WIB PERPRES 4/2025

Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’