Optimalisasi Penerimaan dalam Masa Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Pakar

JAKARTA, DDTCNews – Kebutuhan belanja pada 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional masih cukup besar di tengah belum bisa optimalnya kinerja penerimaan pajak.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan ada beberapa kebijakan perpajakan yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pada masa pemulihan ekonomi.

Beberapa kebijakan itu seperti pemajakan atas sektor-sektor dengan eksternalitas negatif, pemajakan atas sektor yang menikmati windfall profit, pemajakan atas orang kaya atau high net worth individual (HNWI), serta pengurangan tax gap atau celah pajak.

“Berkaca pada pengalaman krisis 2008, kala itu perbankan adalah sektor yang menyebabkan krisis sehingga banyak negara meningkatkan pemajakan atas sektor keuangan. Untuk saat ini, kenapa tidak kita memajaki sektor yang menimbulkan eksternalitas negatif?” ujarnya dalam Nyibir Fiskal yang disiarkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melalui Instagram, Jumat (4/12/2020).

Menurut Bawono, instrumen perpajakan seperti cukai atau carbon tax bisa dipertimbangkan untuk menambah penerimaan negara pada 2021. Pemajakan terhadap sektor-sektor yang menikmati windfall profit di tengah pandemi, terutama ekonomi digital, juga berpotensi menambah penerimaan negara.

Melalui Perpu 1/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU 2/2020, pemerintah sesungguhnya sudah mengatur landasan hukum awal mengenai pemungutan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak transaksi elektronik (PTE) terkait dengan ekonomi digital.

Namun, hingga saat ini, baru PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang sudah diimplementasikan. Sementara itu, PPh dan PTE masih belum diterapkan karena masih menunggu tercapainya konsensus global.

“Kita memang masih ada persoalan pada PPh. Tidak masalah kita menunggu konsensus, tapi kalau konsensus sulit dicapai, ini bisa menjadi justifikasi untuk mulai memungut PPh," ujar Bawono.

Adapun pemajakan atas orang kaya atau HNWI juga bisa menjadi pilihan kebijakan untuk optimalisasi penerimaan negara. Selain menyokong penerimaan negara, pemajakan atas orang kaya juga bisa mengambil peran untuk menyelesaikan masalah ketimpangan.

Kemudian, langkah yang bisa diambil pemerintah adalah mengurangi tax gap yang selama ini masih ada dalam sistem perpajakan di Indonesia. Tax gap ini ada baik akibat kebijakan maupun karena rendahnya kepatuhan.

“Bisa jadi beberapa kebijakan diperbaiki seperti skema PPh final pada sektor tertentu atau insentif yang tidak efektif. Dari sisi kepatuhan, bisa melalui peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis kewilayahan dan juga melalui pemanfaatan IT (information technology)," ujar Bawono. (kaw)