Optimalisasi PAD, Pemda Teken MoU dengan BPD

JAKARTA, DDTCNews – Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya retribusi dan pajak daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama 5 pimpinan kabupaten/kota menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X mengatakan penandatanganan nota kesepakatan itu merupakan kelanjutan dari hasil rapat kooordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemprov DIY pada April lalu.

“Retribusi dan pajak memiliki peran penting dalam kemandirian daerah, khususnya aspek keuangan daerah. Potensi pajak dan retribusi harus digali,” kata Sultan, Rabu (17/7/2019).

Menurutnya, kerja sama itu menjadi langkah untuk mengantisipasi terjadinya kasus korupsi. Pemerintah daerah (pemda) harus mendukung perda yang mudah diterapkan dan tidak berbelit-belit. Pemungutan bisa dilakukan secara online oleh BPD untuk mewujudkan good corporate governance.

Dia mengingatkan selama ini pajak dan retribusi menjadi sumber utama pendapatan. Namun, selama ini daerah sering hanya menggantungkan dari bagi hasil pusat. Pajak daerah dan retribusi harus mampu dimaksimalkan untuk infrastruktur daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Sultan menambahkan sistem perpajakan harus inovatif dan terbaru. Pihak-pihak terkait harus melakukan kerja sama dalam pelayanan publik dan infastruktur. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengedepankan tranparansi pemungutan dan penggunaan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan akan terus melakukan inovasi layanan berbasis digital untuk mempermudah Pemda DIY atau kabupaten/kota melakukan transaksi nontunai. Di samping itu, transaksi nontunai diharapkan bisa meminimalisasi penyalahgunaan dan kecurangan.

“Bank BPD DIY tengah mengembangkan sistem pembayaran retribusi nontunai pasar tradisional, PBB, dan pajak daerah yang disebut dengan e-retribusi. Ke depan, sistem ini diharapkan juga bisa diterapkan pada pajak lainnya,” tambahnya seperti dilansir inews.id.

Ketua KPK Agus Rahardjo menerangkan penandatangan nota kesepahaman tersebut menjadi lanjutan dari aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh KPK. Apalagi, KPK memiliki tugas koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan penindakan.

Pada 2019, Pemerintah DIY menetapkan target penerimaan pajak dan restribusi daerah Rp 1,8 triliun. Pemberian kemudahan pembayaran dari hasil penandatanganan nota kesepahaman antara pemda DIY dan BPD DIY diharapkan warga semakin taat membayar pajak. (MG-dnl/kaw)