TAX AMNESTY

OJK: Begini Kondisi Tax Amnesty dan Singapura

Redaksi DDTCNews | Minggu, 25 September 2016 | 20:02 WIB
OJK: Begini Kondisi Tax Amnesty dan Singapura Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad.

JAKARTA, DDTCNews – Uang tebusan tax amnesty naik Rp2 triliun pasca Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil sejumlah bank Singapura untuk mengklarifikasi peristiwa pengaduan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengikuti tax amnesty.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengakui dana yang diperoleh berasal dari bank UOB, OCBC NISP, dan DBS. Ketiga bank asal Singapura tersebut terhitung menyumbang uang tebusan dan repatriasi sebesar Rp3,6 triliun.

“Untuk sepekan terakhir, jumlah dana tax amnesty mengalami peningkatan. Kami akan terus berkoordinasi dengan otoritas keuangan (Monetary Authority of Singapore/MAS) di Singapura, ajak mereka untuk melakukan sosialiasi," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:
RI Bakal Punya Bullion Bank untuk Antisipasi Krisis, BRI-BSI Diusulkan

Dengan bantuan sosialisasi, seharusnya mampu mempengaruhi WNI lain di sana. Ditambah dengan dukungan dari kantor Direktorat Jenderal Pajak yang bercabang di kedutaan besar Indonesia yang berada di Singapura.

Muliaman berharap dengan koodinasi yang lebih baik, kerja sama antara Indonesia dengan Singapura pun saling menguntungkan. Sebelumnya, MAS mengaku bersedia mengikuti aturan tax amnesty.

Dia menambahkan setelah bertemu dengan ketiga bank tersebut, memang ada laporan dari induk mereka ke unit kepolisian Singapura atau Singapore's Commercial Affairs.

“Masalah komunikasi ini akan kami perbaiki, dan seharusnya tidak perlu sampai melaporkan WNI yang menjadi partisipan tax amnesty,” tutup Muliaman.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 09 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RI Bakal Punya Bullion Bank untuk Antisipasi Krisis, BRI-BSI Diusulkan

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak