KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

OECD Berharap Makin Banyak Negara Ikut Asia Initiative

Muhamad Wildan | Kamis, 14 Juli 2022 | 16:30 WIB
OECD Berharap Makin Banyak Negara Ikut Asia Initiative

OECD Logo.

BADUNG, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berharap makin banyak negara di Asia yang mau bergabung dalam Asia Initiative.

Dengan ditandatanganinya Bali Declaration pada hari ini, Kamis (14/7/2022), baru ada 11 negara Asia yang resmi bergabung dalam Asia Initiative.

"Kami berekspektasi ada lebih banyak negara Asia yang mengikuti jejak langkah kesebelas yurisdiksi yang menandatangani Bali Declaration hari ini," ujar Sekjen OECD Mathias Cormann.

Baca Juga:
Memunculkan Fitur Transparansi Pajak di Platform Online Terintegrasi

Cormann mengatakan Asia Initiative adalah langkah penting dalam upaya menindak praktik pengelakan pajak dan aliran dana gelap (illicit financial flow).

Cormann menekankan praktik penghindaran dan pengelakan pajak masih tetap menjadi tantangan terhadap penerimaan yurisdiksi seantero dunia termasuk di Asia.

Saat ini, diperkirakan terdapat US$1,2 triliun kekayaan orang dan entitas Asia tersimpan di luar yurisdiksi. Hal ini menimbulkan kehilangan penerimaan pajak senilai lebih dari US$25 miliar per tahun.

Baca Juga:
Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

"Itu adalah dana yang seharusnya dapat digunakan oleh negara-negara Asia dalam menyejahterakan masyarakat mereka," ujar Cormann.

Cormann mengatakan penandatanganan Bali Declaration oleh 11 negara Asia mencerminkan komitmen politik dari setiap negara untuk mendorong transparansi perpajakan.

Menurut Cormann, penerapan standar transparansi perpajakan telah menghasilkan tambahan penerimaan untuk banyak yurisdiksi.

Baca Juga:
Bangun Kepatuhan Pajak, Kepastian Bisa Ditukar dengan Transparansi WP

Cormann mengatakan transparansi pajak telah menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai US$120 miliar. Tambahan penerimaan tersebut direalisasikan melalui voluntary disclosure program dan juga investigasi pajak.

"Hampir dari sepertiga pendapatan tambahan tersebut adalah untuk negara-negara berkembang," ujar Cormann. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Memunculkan Fitur Transparansi Pajak di Platform Online Terintegrasi

Senin, 23 September 2024 | 17:43 WIB ANALISIS PAJAK

Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Sabtu, 21 September 2024 | 14:33 WIB PENGAWASAN PAJAK

Indonesia Sudah Punya GAAR, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

Selasa, 17 September 2024 | 16:37 WIB KEPATUHAN PAJAK

Bangun Kepatuhan Pajak, Kepastian Bisa Ditukar dengan Transparansi WP

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja