SINGAPURA

Nyaris Resesi, Pemerintah Tetap Nekat Mau Naikkan GST ke 9%

Redaksi DDTCNews | Rabu, 13 November 2019 | 13:40 WIB
Nyaris Resesi, Pemerintah Tetap Nekat Mau Naikkan GST ke 9% Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Singapura Heng Swee Keat.

SINGAPURA, DDTCNews – Meski nyaris dihantam resesi, dengan pertumbuhan ekonomi tahunan kuartal III/2019 hanya 0,1%, Pemerintah Singapura tetap akan menaikkan tarif pajak barang dan jasa (goods and services/GST) dari 7% menjadi 9% antara 2021-2025.

Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Singapura Heng Swee Keat mengatakan banyak aktivis partai memintanya tidak membicarakan langkah itu lagi, karena langkah tersebut tidak populer menjelang pemilihan umum Singapura 2020.

“Tetapi jika saya tidak mengangkatnya, partai-partai oposisi yang akan membicarakannya. Jadi lebih baik, Anda mendengarnya langsung dari saya,” ujarnya saat berbicara di konvensi People's Action Party (PAP), Singapura, Senin (11/11/2019).

Baca Juga:
Tarif PPN RI Dibandingkan dengan Singapura-Vietnam, DJP Buka Suara

Heng Swee Keat diprediksi kuat menjadi calon pengganti Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam Pemilu 2020 . Adapun Lee, putra pendiri Singapura Lee Kuan Yew, disebut-sebut tidak akan lagi mencalonkan diri menjadi orang nomor satu Singapura lagi.


Awal September lalu, PM Lee membentuk sebuah panel yang bertugas mengevaluasi batas elektoral, yakni insiatif yang membawa sinyalemen kalau pemilu tak lama lagi dilakukan. Kemungkinan, pemilu akan digelar 6 bulan ke depan atau setelah Heng mengumumkan anggaran pada Februari 2020.

Baca Juga:
Periode 1960 hingga Sekarang, Negara yang Terapkan PPN Terus Bertambah

Heng, 57 tahun, adalah mantan gubernur bank sentral Singapura dan anggota polisi. Jika Heng benar-benar terpilih menjadi orang nomor satu di Singapura, hal itu akan menjadi sebuah terobosan di mana jabatan Perdana Menteri dipegang bukan dari keluarga Lee.

Singapura merdeka dari Malaysia pada 1965 dan keluarga Lee sudah berkuasa di sana selama 40 tahun. Saat ini, belum ada konfirmasi apakah PM Lee akan menarik diri sepenuhnya dari politik Singapura, atau akan menahan diri dengan menjadi negarawan senior.

Pada 1 Mei 2019, Heng yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dipromosikan menjadi Deputi Perdana Menteri Singapura sehingga menempatkannya hampir sejajar dengan PM Lee yang siap mengambil alih tugas-tugas Lee sebagai pemimpin.

Baca Juga:
Ini Posisi Tarif PPN di Indonesia Dibandingkan 38 Anggota OECD

“Kami ingin meyakinkan masyarakat tahu bahwa akan ada bantuan selama masa transisi kenaikan GST, sehingga warga Singapura tidak perlu khawatir atau marah oleh oposisi yang ingin menemukan sesuatu untuk membuat orang marah,” kata Heng seperti dilansir www.straitstimes.com.

Ia menambahkan pemerintah akan memberikan perincian tentang paket dukungan dalam masa transisi tersebut pada pembahasan APBN nanti. Bagaimanapun, sambungnya, pemerintah sadar mengingat prospek ekonomi Singapura yang tengah berusaha menghindari resesi. (MG-anp/Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 18 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPN RI Dibandingkan dengan Singapura-Vietnam, DJP Buka Suara

Selasa, 26 November 2024 | 16:09 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Periode 1960 hingga Sekarang, Negara yang Terapkan PPN Terus Bertambah

Senin, 25 November 2024 | 16:39 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Ini Posisi Tarif PPN di Indonesia Dibandingkan 38 Anggota OECD

Senin, 25 November 2024 | 15:42 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Begini Perbandingan Tarif PPN Indonesia dengan Anggota G-20 Lainnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?