Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Nomor seri faktur pajak (NSFP) yang tidak terpakai tidak perlu lagi dikembalikan ke KPP. Namun, nomor seri faktur yang tidak terpakai tersebut tetap perlu dihapus melalui aplikasi e-Faktur Desktop.
Ketentuan soal pengembalian NSFP yang tidak terpakai tidak lagi tertuang dalam aturan hukum faktur pajak terbaru, yakni Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022 s.t.d.t.d. PER-11/PJ/2022. Karenanya, keharusan pengembalian NSFP tidak terpakai tak lagi relevan.
"NSFP tidak terpakai tak perlu dikembalikan. Silakan lakukan penghapusan NSFP tak terpakai melalui aplikasi e-Faktur," cuit Ditjen Pajak (DJP) melalui akun @kring_pajak, Kamis (27/10/2022).
Tidak dihapusnya NSFP yang tidak terpakai melalui e-Faktur bisa mengakibatkan munculnya eror saat wajib pajak merekam faktur pajak keluaran. Hal ini beberapa kali terjadi dan ditanyakan wajib pajak kepada DJP.
"Silakan menghapus range NSFP lama tersebut supaya tidak muncul kembali pada saat membuat faktur pajak agar selanjutnya yang otomatis dimunculkan adalah NSFP range terbaru," cuit @kring_pajak.
Notifikasi eror yang biasanya muncul dalam pembuatan faktur pajak adalah ETAX-20018. DJP menyebutkan, notifikasi eror tersebut biasanya muncul karena wajib pajak belum memasukkan range nomor faktur terbaru atau nomor faktur yang sudah terpakai sudah mencapai range nomor terakhir yang tersedia.
Selain itu, wajib pajak perlu memastikan bahwa tidak ada nomor NSFP terlewat di dalam range yang tersedia. Jika memang ada, klik OK pada tampilan eror dan wajib pajak perlu melanjutkan perekaman faktur pajak dengan mengisi 8 digit NSFP secara manual atau dengan impor.
"Contohnya, range NSFP 1-100 sudah terpakai sampai dengan nomor 100. Ternyata ada nomor 78 yang belum terpakai, sehingga muncul ETAX-20018. Silakan klik 'OK' untuk notifikasi itu dan input manual nomor NSFP 78 tadi," cuit DJP. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.