PROVINSI DKI JAKARTA

NJOP Di Bawah Rp1 Miliar Dibebaskan PBB

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Agustus 2016 | 11:29 WIB
NJOP Di Bawah Rp1 Miliar Dibebaskan PBB

JAKARTA, DDTCNews – Kabar gembira bagi warga DKI Jakarta khususnya yang memiliki tanah dan bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari Rp1 miliar akan dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setiowidodo mengatakan kebijakan pembebasan PBB-P2 ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah dan Rusun dengan nilai NJOP sampai Rp1 miliar.

“Dasar kebijakan ini dibuat dalam rangka meringankan beban hidup wajib pajak, sehingga dianggap perlu memberikan pembebasan kewajiban dari pembayaran PBB dengan batasan tertentu,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (30/8).

Baca Juga:
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Objek pajak yang mendapatkan pembebasan PBB-P2 dengan batasan NJOP di bawah Rp1 miliar meliputi rumah yang dimiliki orang pribadi, rusunami (rumah susun sederhana milik) yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, dan rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah yang telah dilakukan pemecahan menjadi unit-unit satuan rumah susun.

Namun, Agus menambahkan aturan ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2015. Wajib pajak demikian akan tetap dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Begitu juga dengan tanah kosong dan bangunan komersial akan tetap dikenakan PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Agus mengimbau agar wajib pajak dapat memahami posisi dan peranannya, dengan kesadaran penuh menjadi patriot, pelopor dan panutan dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 Tahun 2016 sebelum jatuh tempo pada hari ini, Rabu 31 Agustus 2016. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024