KENYA

Negara-negara Afrika Diminta Stop Berikan Tax Holiday

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 Juni 2018 | 15:13 WIB
Negara-negara Afrika Diminta Stop Berikan Tax Holiday

NAIROBI, DDTCNews – Forum Administrasi Pajak Afrika (AFRICAN Tax Administration Forum/ATAF) menilai negara-negara di Afrika harus menyingkirkan insentif berupa tax holiday terhadap perusahaan asing besar yang ingin melakukan perdagangan atau aktivitas ekonomi.

Penasihat Teknis ATAF Bernd Schlenther mengatakan pemberian insentif tax holiday itu membuat negara-negara di Afrika kehilangan potensi penerimaan. Pemerintah Afrika perlu mengumpulkan penerimaan pajak seiring dengan mempromosikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara.

“Ada 3 cara dasar untuk menumbuhkan penerimaan pajak, yaitu melalui konsumsi, perusahaan dan pemajakan penghasilan orang pribadi.” ujarnya di Nairobi seperti diberitakan namibian.com.na, Rabu (6/6).

Baca Juga:
Pemerintah segera Umumkan Kebijakan Final Soal PPN 12 Persen

Dia menekankan semua orang harus memahami betapa pentingnya peran pajak terhadap negara. Pajak membantu mendanai berbagai proyek pemerintah, terutama pada sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan infrastruktur.

Schlenther memaparkan faktor-faktor yang bisa merusak pembangunan negara adalah hal-hal seperti praktik penghindaran pajak seperti yang masih dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional.

Peran pajak dalam pembangunan negara merupakan proses peningkatan kapasitas administratif, fiskal dan kelembagaan pemerintah untuk berinteraksi secara konstruktif dengan masyarakat, serta juga berperan untuk mengejar tujuan publik secara lebih efektif.

Baca Juga:
BKF: Kurang dari 10 WP Tax Holiday yang Terdampak Pajak Minimum Global

Menurutnya ada hubungan yang kuat antara bagaimana pemerintah dibiayai dengan langkah pemerintah melakukan pemerintahan. Pemerintah akan lebih bertanggung jawab dan lebih cepat tanggap terhadap warganya pada saat pemerintah merasa bergantung pada warga terkait pendapatan.

Sejalan dengan Schlenther, Pakar Pajak Afrika Abdallah Ali-Nakyea mendesak negara-negara di Afrika untuk berhenti menerbitkan kebijakan tax holiday, sekaligus mencegah terbentuknya wilayah tax havens dan penghindaran pajak. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah segera Umumkan Kebijakan Final Soal PPN 12 Persen

Rabu, 11 Desember 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Kurang dari 10 WP Tax Holiday yang Terdampak Pajak Minimum Global

Rabu, 11 Desember 2024 | 09:13 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Skema Insentif Pajak di Negara Tetangga Jadi Pertimbangan DJP

Selasa, 10 Desember 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Airlangga: WP Badan yang Tak Tercakup GLoBE Tetap Nikmati Tax Holiday

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci