KENYA

Negara-negara Afrika Diminta Stop Berikan Tax Holiday

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 Juni 2018 | 15:13 WIB
Negara-negara Afrika Diminta Stop Berikan Tax Holiday

NAIROBI, DDTCNews – Forum Administrasi Pajak Afrika (AFRICAN Tax Administration Forum/ATAF) menilai negara-negara di Afrika harus menyingkirkan insentif berupa tax holiday terhadap perusahaan asing besar yang ingin melakukan perdagangan atau aktivitas ekonomi.

Penasihat Teknis ATAF Bernd Schlenther mengatakan pemberian insentif tax holiday itu membuat negara-negara di Afrika kehilangan potensi penerimaan. Pemerintah Afrika perlu mengumpulkan penerimaan pajak seiring dengan mempromosikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara.

“Ada 3 cara dasar untuk menumbuhkan penerimaan pajak, yaitu melalui konsumsi, perusahaan dan pemajakan penghasilan orang pribadi.” ujarnya di Nairobi seperti diberitakan namibian.com.na, Rabu (6/6).

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Dia menekankan semua orang harus memahami betapa pentingnya peran pajak terhadap negara. Pajak membantu mendanai berbagai proyek pemerintah, terutama pada sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan infrastruktur.

Schlenther memaparkan faktor-faktor yang bisa merusak pembangunan negara adalah hal-hal seperti praktik penghindaran pajak seperti yang masih dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional.

Peran pajak dalam pembangunan negara merupakan proses peningkatan kapasitas administratif, fiskal dan kelembagaan pemerintah untuk berinteraksi secara konstruktif dengan masyarakat, serta juga berperan untuk mengejar tujuan publik secara lebih efektif.

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Menurutnya ada hubungan yang kuat antara bagaimana pemerintah dibiayai dengan langkah pemerintah melakukan pemerintahan. Pemerintah akan lebih bertanggung jawab dan lebih cepat tanggap terhadap warganya pada saat pemerintah merasa bergantung pada warga terkait pendapatan.

Sejalan dengan Schlenther, Pakar Pajak Afrika Abdallah Ali-Nakyea mendesak negara-negara di Afrika untuk berhenti menerbitkan kebijakan tax holiday, sekaligus mencegah terbentuknya wilayah tax havens dan penghindaran pajak. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Selasa, 21 Januari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin: Pengembangan Artificial Intelligence Butuh Insentif Pajak

Rabu, 15 Januari 2025 | 12:57 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Insentif Pajak Saja Tak Cukup, Regulasi di RI Perlu Ikuti Tren Global

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik