AUSTRALIA

Negara Ini Rilis Daftar Perusahaan Multinasional yang Tak Bayar Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Desember 2017 | 11:40 WIB
Negara Ini Rilis Daftar Perusahaan Multinasional yang Tak Bayar Pajak

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia (ATO) merilis daftar pajak yang bayarkan oleh perusahaan yang beroperasi di negara benua tersebut. Dalam laporan itu didapati sejumlah perusahaan multinasional yang menjalankan bisnis bernilai miliaran dolar Australia tapi tidak membayar kewajiban pajaknya.

Berdasarkan data tersebut, terdapat sejumlah perusahaan multinasional yang diketahui tidak membayar pajak. Exxon Mobil dan Chevron adalah contoh entitas bisnis multinasional yang tidak membayar pajak pada tahun fiskal 2016. Lebih lanjut, untuk kedua perusahaan migas ini tidak membayar pajak selama tiga tahun berturut-turut, padahal mereka mencatat pendapatan miliaran dolar Australia selama beroperasi di Austalia.

Travis Parnaby, selaku jubir Exxon Mobil menyatakan ada alasan kuat kenapa perusahaan migas itu tidak membayar pajak. Dia menyatakan inventasi dalam skala besar sudah ditanamkan untuk sejumlah proyek migas di Australia dalam beberapa tahun kebelakang.

Baca Juga:
Minta Rakyat Bayar Pajak, Presiden Marcos Janji Kejar yang Tak Patuh

“Investasi dalam skala miliaran dolar ini baru akan selesai pada tahun 2017 dan sudah mulai berproduksi. Jumlah pajak yang akan dibayar Exxon Mobil akan meningkat secara signifikan,” katanya dilansir smh.com.au, Jumat (8/12).

Seperti yang diketahui, Exxon Mobil memiliki sejumlah ladang minyak dan gas di Australia. Perusahaan migas Negeri Paman Sam ini mencatat pendapatan sebesar 6,7 miliar dolar Australia. Namun, melaporkan kerugian atas penghasilan kena pajak. Lebih lanjut, Exxon berargumen tidak memiliki penghasilan kena pajak karena telah berinvestasi hampir 18 miliar dolar Australia untuk eksplorasi ladang minyak dan gas.

Laporan pajak korporasi itu berisi data pajak tahun 2015-2016 dari 2.043 entitas bisnis di Australia. Terdiri dari 1.693 perusahaan publik dan perusahaan asing dengan pendapatan minimal sebesar 100 juta dolar Australia atau 75 juta dolar AS. Sisanya, ada 350 perusahaan swasta yang dimiliki oleh penduduk Negeri Kangguru dengan pendapatan mulai dari 200 juta dolar Australia atau lebih.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Wakil Komisioner ATO, Jeremy Hirschhorn merinci data yang dirilis lembaganya. Dia menyebut dari daftar perusahaan yang tidak membayar pajak ada 219 perusahaan yang melaporkan penghasilan kena pajak namun dapat mendapat pemotongan karena adanya insentif penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, ada 127 entitas bisnis yang mencatat keuntungan namun berhak mendapat pengurangan pajak. Terakhir, terdapat 327 perusahaan yang mencatat kerugian dalam operasional pada tahun 2015-2016.

Menurut Jeremy langkah Australian Taxation Office (ATO) mulai mewajibkan perusahaan besar untuk mengungkapkan data pembayaran pajak dalam dua tahun terakhir. Hal ini dilakukan dalam upaya otoritas pajak Negeri Kangguru itu mencegah penghindaran pajak oleh pelaku bisnis.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 05 FEBRUARI 2025 - 11 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Selain Belanja Online, CN Dipakai untuk Barang Jamaah Haji dan Hadiah

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:25 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,03 Persen