INGGRIS

Negara Ini Didesak Naikkan Tarif Cukai Minuman Beralkohol

Dian Kurniati | Rabu, 29 Januari 2020 | 13:43 WIB
Negara Ini Didesak Naikkan Tarif Cukai Minuman Beralkohol

ilustrasi.

LONDON, DDTCNews—Aliansi Kesehatan Alkoho—koalisi yang mewadahi lebih dari 50 organisasi kesehatan di Inggris—mendesak Menteri Keuangan Sajid Javid untuk menaikkan tarif cukai alcohol sebanyak 2%.

Ketua aliansi Ian Gilmore mengatakan Javid harus bisa meyakinkan Perdana Menteri Boris Johnson untuk menaikkan target penerimaan cukai alkohol dalam rencana anggaran yang dibacakan Maret mendatang.

“Alkohol kini terasa 64% lebih murah daripada 30 tahun yang lalu, dan dengan harga murah akan mendorong kita mengkonsumsi lebih banyak, hingga ke tingkat yang tidak sehat," kata Gilmore dikutip Rabu (29/01/2020).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Ian menjelaskan kebijakan mempertahankan tarif cukai alkohol sejak 2012 telah merugikan negara hingga lebih dari 1 miliar poundsterling per tahun—nilai yang cukup untuk menggaji 40.000 perawat atau 29.000 polisi.

Selama Perdana Menteri Boris Johnson menjabat, kenaikan cukai atau ‘pajak dosa’ untuk alkohol, tembakau, dan makanan tidak sehat memang tidak pernah naik. Padahal, dampak yang ditimbulkan bagi warga berpenghasilan rendah cukup besar.

Inggris sebenarnya pernah memiliki ketentuan yang mengatur kenaikan pajak dosa tiap tahun sejak 2008 sebesar 2%. Namun, ketentuan itu dihapus pada 2013, sehingga mengakibatkan tidak ada lagi kenaikan harga alkohol selama 8 tahun.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Oleh karena itu, Aliansi Kesehatan Alkohol mendesak pemerintah Inggris untuk menaikkan cukai atas alkohol dan menginvestasikan penerimaan cukai itu untuk Pelayanan Kesehatan Nasional (National Health Service/NHS).

Untuk diketahui, berdasarkan temuan Universitas Sheffield tahun lalu, tarif cukai alkohol yang rendah menyebabkan tambahan 1.969 kematian. Tak hanya itu, menahan tarif juga telah menambah beban 317 juta poundsterling pada NHS.

Beban kerja polisi pun ikut bertambah karena harus berurusan dengan 111.000 pelanggaran hokum dikarenakan alkohol. Sektor bisnis juga terganggu lantaran sekitar 484.700 pegawai terpaksa izin sakit karena alkohol.

"Jelas bahwa kebijakan untuk mengatasi dampak buruk dari penyalahgunaan alkohol sudah mendesak," kata pemimpin profesional untuk kesehatan masyarakat di Royal College of Nursing, Helen Donovan dikutip dari Itv.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN