INGGRIS

Negara Ini Didesak Naikkan Tarif Cukai Minuman Beralkohol

Dian Kurniati | Rabu, 29 Januari 2020 | 13:43 WIB
Negara Ini Didesak Naikkan Tarif Cukai Minuman Beralkohol

ilustrasi.

LONDON, DDTCNews—Aliansi Kesehatan Alkoho—koalisi yang mewadahi lebih dari 50 organisasi kesehatan di Inggris—mendesak Menteri Keuangan Sajid Javid untuk menaikkan tarif cukai alcohol sebanyak 2%.

Ketua aliansi Ian Gilmore mengatakan Javid harus bisa meyakinkan Perdana Menteri Boris Johnson untuk menaikkan target penerimaan cukai alkohol dalam rencana anggaran yang dibacakan Maret mendatang.

“Alkohol kini terasa 64% lebih murah daripada 30 tahun yang lalu, dan dengan harga murah akan mendorong kita mengkonsumsi lebih banyak, hingga ke tingkat yang tidak sehat," kata Gilmore dikutip Rabu (29/01/2020).

Baca Juga:
Biaya Hidup Makin Mahal, Senator Usul Jasa Listrik-Internet Bebas PPN

Ian menjelaskan kebijakan mempertahankan tarif cukai alkohol sejak 2012 telah merugikan negara hingga lebih dari 1 miliar poundsterling per tahun—nilai yang cukup untuk menggaji 40.000 perawat atau 29.000 polisi.

Selama Perdana Menteri Boris Johnson menjabat, kenaikan cukai atau ‘pajak dosa’ untuk alkohol, tembakau, dan makanan tidak sehat memang tidak pernah naik. Padahal, dampak yang ditimbulkan bagi warga berpenghasilan rendah cukup besar.

Inggris sebenarnya pernah memiliki ketentuan yang mengatur kenaikan pajak dosa tiap tahun sejak 2008 sebesar 2%. Namun, ketentuan itu dihapus pada 2013, sehingga mengakibatkan tidak ada lagi kenaikan harga alkohol selama 8 tahun.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Oleh karena itu, Aliansi Kesehatan Alkohol mendesak pemerintah Inggris untuk menaikkan cukai atas alkohol dan menginvestasikan penerimaan cukai itu untuk Pelayanan Kesehatan Nasional (National Health Service/NHS).

Untuk diketahui, berdasarkan temuan Universitas Sheffield tahun lalu, tarif cukai alkohol yang rendah menyebabkan tambahan 1.969 kematian. Tak hanya itu, menahan tarif juga telah menambah beban 317 juta poundsterling pada NHS.

Beban kerja polisi pun ikut bertambah karena harus berurusan dengan 111.000 pelanggaran hokum dikarenakan alkohol. Sektor bisnis juga terganggu lantaran sekitar 484.700 pegawai terpaksa izin sakit karena alkohol.

"Jelas bahwa kebijakan untuk mengatasi dampak buruk dari penyalahgunaan alkohol sudah mendesak," kata pemimpin profesional untuk kesehatan masyarakat di Royal College of Nursing, Helen Donovan dikutip dari Itv.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha