Natura Makanan-Minuman Dikecualikan dari Objek Pajak, Begini Aturannya

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengatur natura yang dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh) salah satunya adalah makanan, bahan makanan, minuman, hingga bahan minuman yang diberikan bagi seluruh pegawai.

Melalui PMK 66/2023, diperinci natura berupa makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang tidak termasuk objek PPh. Pertama, makanan dan/atau minuman yang telah disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja.

"Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai ... meliputi (a) makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja," bunyi Pasal 5 ayat (1) PMK 66/2023, dikutip pada Rabu (5/7/2023).

Kedua, kupon makanan dan minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Kupon ini berlaku bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, atau bagian lainnya yang melaksanakan dinas luar.

Termasuk dalam pengertian kupon ini merupakan penggantian oleh pemberi kerja atas pengeluaran untuk pembelian atau perolehan makanan dan/atau minuman di luar tempat kerja yang ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

Nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh sepanjang tidak melebihi Rp2 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan; atau nilai pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja dalam hal nilai pengeluaran oleh pemberi kerja tersebut lebih dari Rp2 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan.

Selisih lebih dari nilai kupon yang sebenarnya setelah dikurangi nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh merupakan objek PPh.

Ketiga, bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu juga dikecualikan dari objek PPh.

Ketentuan mengenai pajak atas natura dan kenikmatan mulai diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Natura adalah imbalan atau penggantian dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Natura dinilai berdasarkan nilai pasar.

Sementara itu, kenikmatan adalah imbalan berupa hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan tertentu. Fasilitas yang disediakan oleh pemberi dapat bersumber dari aktiva milik pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa oleh pemberi.

Meski demikian, pemerintah juga memberikan pengecualian terhadap 5 kelompok natura dari objek pajak. Pertama, makanan, bahan makanan, minuman, hingga bahan minuman yang diberikan bagi seluruh pegawai.

Kedua, natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ketiga, natura dan kenikmatan yang disediakan pemberi kerja untuk pelaksanaan pekerjaan.

Keempat, natura dan kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN, APBD, atau APBDes. Kelima, natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. (sap)