ADMINISTRASI PAJAK

Nama dan Alamat WP OP dalam Bupot PPh 21 Harus Valid, Termasuk NIK

Muhamad Wildan | Minggu, 28 Januari 2024 | 14:30 WIB
Nama dan Alamat WP OP dalam Bupot PPh 21 Harus Valid, Termasuk NIK

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemotong pajak harus mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK) wajib pajak penerima penghasilan ketika membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui e-bupot 21/26.

Tak hanya NIK, nama lengkap dan alamat wajib pajak orang pribadi sebagaimana yang tertera pada e-KTP juga harus diisikan dalam aplikasi e-bupot 21/26 sehingga data kependudukan tersebut dapat dinyatakan valid.

"Coba lagi tekan tombol Cek untuk mengetahui validitas data pihak yang dipotong. Sistem akan membaca Valid jika data yang diisi sesuai dengan data yang terdapat pada sistem Dukcapil," sebut Kring Pajak di media sosial, dikutip pada Minggu (28/1/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sepanjang data NIK sesuai dengan data kependudukan, NIK tersebut seharusnya bisa divalidasi. "Silakan pastikan kembali data kependudukan pada identitasnya apakah mengalami perubahan atau tidak," jelas Kring Pajak.

Sebagai informasi, sistem aplikasi e-bupot 21/26 tidak memungkinkan pemotong pajak untuk membuat PPh Pasal 21 tanpa mencantumkan NPWP atau NIK wajib pajak orang pribadi penerima penghasilan.

Jika wajib pajak orang pribadi penerima penghasilan memang tidak memiliki NPWP, pemotong pajak harus mencantumkan NIK penerima penghasilan dalam bukti potong tersebut.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

"Kolom NIK ini wajib diisi jika penerima penghasilan yang dipotong tidak memiliki NPWP," tulis DJP dalam buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26.

Dalam petunjuk pengisian pada laman https://ebupot2126.pajak.go.id/bupot/rekam-21 juga telah ditekankan bahwa bukti potong harus mencantumkan NIK dan identitas yang valid.

"Masukkan NIK dari wajib pajak yang dipotong, sistem akan melakukan pencarian data secara otomatis ke data yang bersumber dari Kemendagri atas NIK yang dimasukkan. Tidak diperbolehkan menggunakan identitas yang tidak valid," bunyi petunjuk pengisian tersebut.

Dengan fitur tersebut, sistem e-bupot 21/26 tidak memungkinkan pemotong pajak untuk mengenakan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% terhadap orang pribadi yang tak ber-NPWP. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja