Muncul Tantangan, Pegawai Bea Cukai Harus Paham Perkembangan Teknologi

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menilai pengawasan kepabeanan secara global bakal makin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Menurutnya, kehadiran teknologi digital dapat memunculkan tantangan baru dalam pengawasan lalu lintas barang antarnegara. Oleh karena itu, seluruh kantor bea cukai di dunia perlu bekerja sama untuk mengantisipasinya.

"Teknologi baru seperti big data, data analytics, blockchain, artificial intelligence, dan biometrik dapat menggantikan proses bisnis lama. Hal ini menuntut perlunya pengetahuan dan pelatihan baru bagi pegawai bea cukai di seluruh dunia," katanya dalam 4th WCO RTC Indonesia International Conference 2024, dikutip pada Rabu (9/10/2024).

Thomas mengatakan perkembangan teknologi digital telah menyebabkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk proses bisnis pemerintah, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat. Di bidang kepabeanan, kehadiran teknologi digital juga telah dimanfaatkan untuk meminimalkan waktu dan biaya logistik.

Di sisi lain, lanjutnya, kemajuan teknologi digital juga telah memengaruhi perdagangan internasional. Hal ini salah satunya ditandai dengan kehadiran produk digital yang dapat dengan mudah diperdagangkan lintas batas negara.

Situasi tersebut pada akhirnya menuntut otoritas kepabeanan di seluruh dunia untuk mengantisipasinya. World Customs Organization (WCO) pun secara aktif mendorong transformasi teknologi digital dengan menumbuhkan budaya data dan membangun ekosistem data dalam skala global.

Dia menyebut masalah lain yang juga perlu diperhatikan otoritas kepabeanan yakni terkait dengan teknologi disruptif adalah kemunculan techno-nationalism. Negara-negara yang mengakui pentingnya sektor teknologi secara strategis berlomba-lomba untuk mendapatkan supremasi yang mengarah pada perbedaan ekosistem dan standar teknologi.

Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi di antara otoritas kepabeanan untuk mengatasi persoalan tersebut. Terlebih, ketegangan geopolitik juga berkontribusi pada pergeseran lanskap ekonomi yang mengarah pada aliansi dan dinamika perdagangan baru sehingga terjadi tren onshoring dan friendshoring.

"Kemitraan kelembagaan lintas batas perlu diperkuat. Kolaborasi antarlembaga penting untuk meningkatkan pemahaman bersama dan membantu memastikan setiap regulasi berjalan secara efektif dan menciptakan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Thomas menyebut kolaborasi otoritas kepabeanan lintas batas juga dapat mengatasi penghindaran penegakan hukum oleh organisasi kriminal transnasional. Kolaborasi antara lain dapat dilakukan melalui operasi bersama dan pertukaran informasi secara teratur untuk mencegah pelanggaran hukum.

Menurutnya, WCO juga perlu terus memperkuat administrasi kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan memfasilitasi perdagangan, melindungi masyarakat, serta mengamankan penerimaan secara adil. (sap)