INGGRIS

Muncul Desakan Penerapan Pajak atas Kalori

Redaksi DDTCNews | Jumat, 09 Agustus 2019 | 20:01 WIB
Muncul Desakan Penerapan Pajak atas Kalori

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Kelompok kampanye Action on Sugar dan Action on Salt mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan pajak kalori guna mengatasi obesitas, diabetes, dan kanker. Pajak ini harus diberlakukan pada semua makanan olahan yang padat energi.

Kelompok itu mengklaim pajak kalori akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak camilan bergizi. Meskipun pajak gula telah diterapkan, kelompok ini menargetkan makanan manis dan berlemak seperti permen, cokelat, es krim, dan minuman berbahan dasar susu.

“Pajak kalori akan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas gizi pada produknya. Telebih, pajak ini dapat menangani ribuan orang yang menderita obesitas, diabetes tipe 2 dan kanker,” kata Katharine Jenner, Direktur Kampanye, Kamis (8/8/2019).

Baca Juga:
Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Sebelumnya, pajak gula pada minuman ringan telah diperkenalkan pada April 2018. Pajak ini diklaim mampu mengurangi 90 juta kilogram gula. Graham MacGregor, profesor kedokteran kardiovaskular di Queen Mary University of London mengatakan sangat penting untuk terus melanjutkan pajak ini.

MacGregor menyebut pajak gula pada minuman ringan di Inggris sangat unik. Hal ini lantaran pajak itu memberikan opsi untuk produsen melakukan reformulasi produk yang signifikan jika tidak ingin membayar pajak.

Pemberian opsi itu berhasil mengurangi kandungan gula dalam jumlah yang melebihi prediksi. Selain itu, pajak gula juga menghasilkan pendapatan senilai 340 juta pound sterling (sekitar Rp 590,7 triliun). Besaran pendapatan tersebut diperoleh langsung dari pabrik, bukan masyarakat.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

MacGregor mengatakan hal yang sama dapat dicapai untuk mengurangi kelebihan kalori. Namun, langkah ini membutuhkan komitmen dari Departemen Keuangan serta Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial untuk menerapkan sistem evaluasi yang kuat untuk mengisi kesenjangan bukti.

Sementara itu, Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial menegaskan tidak ada rencana untuk memperkenalkan pajak kalori. Rincian tinjauan tentang pajak gula dalam minuman ringan juga tengah dikerjakan. Namun, belu terdapat kejelasan apakah kalori akan menjadi tambahan dari tinjauan itu.

“Kami sudah mengurangi paparan makanan berlemak dan bergula. Saat ini, kami sedang berkonsultasi mengenai rencana lebih lanjut untuk menawarkan label kandungan gizi yang jelas,” kata juru bicara Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial, seperti dilansir independent.co.uk. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jumat, 09 Agustus 2024 | 16:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:30 WIB SEJARAH PAJAK DUNIA

Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN