PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mulai 21 Juli, Tarif BBNKB Naik Menjadi 12,5%

Redaksi DDTCNews | Senin, 24 Juli 2017 | 15:29 WIB
Mulai 21 Juli, Tarif BBNKB Naik Menjadi 12,5%

PALEMBANG, DDTCNews – Terhitung sejak tanggal 21 Juli 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menaikkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari 10% menjadi 12,5%. Kenaikan tarif BBNKB tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 Surat Edaran Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan Marwan Fansuri mengatakan saat ini Bapenda Sumsel tengah gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di tiap kabupaten/kota di daerah ini.

“Kenaikan tarif baru untuk BBNKB tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli (PAD) Sumsel. Tidak hanya di Sumsel tetapi juga di provinsi lain di Indonesia melakukan hal yang sama,” pungkasnya, Jumat (21/7).

Baca Juga:
Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Marwan mengimbau agar wajib pajak saat membayar pajak kendaraan roda dua maupun roda empat agar datang langsung ke Samsat, jangan menggunakan perantara atau calo. Sementara itu, wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pajak kendaraannya namun sudah jatuh tempo akan dikenakan denda 25%.

“Apabila sudah jatuh tempo dan belum membayar juga maka akan ditambah denda sebesar 2% menjadi 27% dan bertambah 2% lagi seterusnya jika hari selanjutnya belum membayar,” urainya.

Sementara itu, Kepala UPTB Palembang II Bapenda Provinsi Sumsel Heryandi Sinulingga mengimbau kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sebelum jatuh tempo. Karena 30 hari sebelum jatuh tempo, para wajib pajak sudah bisa melakukan pembayaran pajak kendaraannya.

“Untuk kendaraan yang sudah dijual dapat dilaporkan ke Samsat masing-masing agar tidak dikenakan pajak progresif dan kasus hukum,” pungkasnya dikutip dari detiksumsel.com. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:29 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

100 Hari Prabowo, Sri Mulyani Sebut Bea Cukai Lakukan 6.187 Penindakan

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ayo Pahami Lagi Makna ‘Benar-Lengkap-Jelas’ dalam Laporan SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global