SELANDIA BARU

Mulai 1 Juli, Tarif Cukai Barang Ini Dinaikkan

Dian Kurniati | Selasa, 30 Juni 2020 | 10:59 WIB
Mulai 1 Juli, Tarif Cukai Barang Ini Dinaikkan

Menteri Perhubungan Phil Twyford. (foto: pemerintah Selandia baru)

AUCKLAND, DDTCNews—Pemerintah Selandia Baru berencana menaikkan tarif cukai bahan bakar mulai 1 Juli 2020 guna menambah setoran penerimaan negara dalam membiayai pembangunan, termasuk penanganan Covid-19.

"(Kenaikan cukai bensin ini) untuk mendanai infrastruktur agar kota dan wilayah kita berkembang, sekaligus menyelamatkan nyawa," kata Menteri Perhubungan Phil Twyford, Selasa (30/6/2020).

Selain cukai bensin, lanjutnya, pemerintah Selandia Baru juga menaikkan biaya pengguna jalan (road user charges/RUC) untuk kendaraan kecil. Kenaikan ini terakhir kali dilakukan pada Juli 2019.

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Lebih lanjut, tarif cukai bensin akan meningkat 3,5 sen menjadi 70 sen per liter. Sementara itu, biaya pengguna jalan untuk kendaraan kecil seperti mobil dan van akan meningkat 5% dari NZ$72 menjadi NZ$76 per 1.000 km.

Seluruh pendapatan dari cukai bensin dan biaya pengguna jalan itu akan masuk dalam Dana Transportasi Darat Nasional yang kemudian akan digunakan untuk membantu pendanaan perbaikan, serta operasi dan pemeliharaan jaringan transportasi darat.

Namun demikian, lanjut Twyford, kebijakan kenaikan cukai bensin itu tidak berlaku bagi pengendara di Auckland karena mereka masih akan membayar pajak bahan bakar regional sebesar 10 sen.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Departemen Perhubungan juga memperkirakan rumah tangga dengan satu kendaraan yang bepergian 11.500 kilometer per tahun hanya menambah tagihan bahan bakar sekitar NZ$35-NZ$40 per tahun.

"[Kenaikan cukai] Ini akan membantu merangsang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang akan mendukung pemulihan Selandia Baru dari Covid-19," kata Twyford, dilansir dari Stuff.co.nz.

Sementara itu, ekonom New Zealand Initiative Sam Warburton mengkritik kebijakan tarif cukai bensin tersebut lantaran pemerintah tidak memperhitungkan fakta ada banyak orang tak berpenghasilan, terutama kalangan muda dan mahasiswa. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik