KABUPATEN TANGERANG

Mudahkan WP Bayar Pajak, Bapenda Gandeng E-Commerce

Redaksi DDTCNews | Senin, 08 Juli 2019 | 19:56 WIB
Mudahkan WP Bayar Pajak, Bapenda Gandeng E-Commerce

TANGERANG, DDTCNews—Pemkab Tangerang, Jawa Barat, bersama Bank Jabar Banten (BJB) akan menggandeng sejumlah perusahaan perdagangan online atau e-commerce untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak (WP) dalam membayar pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan transaksi pembayaran pajak berbasis elektronik itu merupakan akses pelayanan alternatif untuk menjawab kebutuhan WP di era digital.

Insya Allah dalam waktu dekat kerja sama dengan perusahaan e-commerce akan di-launching. Untuk tahap awal mungkin ada sekitar empat perusahaan e-commerce yang akan kami gandeng,” ujarnya di Tangerang, Senin (8/7/2019)

Baca Juga:
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Soma menjelaskan sistem kerja sama dengan perusahaan e-commerce ini nanti sepenuhnya akan diserahkan kepada BJB selaku bank persepsi yang digunakan Pemkab Tangerang untuk menampung keuangan daerah.

Kepala Bidang PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bapenda Kabupaten Tangerang Dwi Chandra Budimanmenambahkan kerja sama dengan perusahaan e-commerce ini adalah akses alternatif bagi para WP dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.

“Transaksi alternatif berbasis eletronik ini kami sediakan bagi WP milenial yang memiliki aktivitas tinggi dan tak sempat membayar pajak secara tunai. Mereka, cukup melakukan transaksi tak ubahnya seperti belanja online,” ujarnya seperti dilansir kabar6.com.

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Para WP yang enggan menggunakan akses transaksi elektronik, sambungnya, juga bisa membayar pajak secara tunai melalui BJB, mobil keliling, loket yang tersedia di seluruh kecamatan, serta mini market Alfamart dan Indomaret yang tersebar di seluruh Kabupaten Tangerang.

“Pembayaran pajak melalui e-commerce ini kami sediakan untuk menjawab tantangan di era digital, karena sistem transaksi saat ini sudah banyak yang beralih dari tunai ke nontunai. Oleh karena itu, kami sekarang mulai mencobanya,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci