PMK 216/2022

Monev Fasilitas TPB dan KITE Diatur dalam PMK, Begini Penjelasan DJBC

Dian Kurniati | Kamis, 02 Februari 2023 | 10:30 WIB
Monev Fasilitas TPB dan KITE Diatur dalam PMK, Begini Penjelasan DJBC

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menerbitkan PMK 216/2022 mengenai ketentuan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penerima fasilitas tempat penimbunan berikat (TPB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Aturan ini mulai berlaku pada 28 Februari 2022.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Padmoyo Tri Wikanto mengatakan monev perlu dilaksanakan untuk mengevaluasi pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk TPB dan KITE. Evaluasi tersebut utamanya untuk menguji kepatuhan pelaku usaha serta dampak fasilitas terhadap perekonomian.

"Kalau memberikan fasilitas, kita harus benar-benar bisa memastikan fasilitas itu digunakan sesuai dengan ketentuan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan," katanya, dikutip pada Kamis (2/2/2023).

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Padmoyo mengatakan selama ini ketentuan mengenai monev terhadap penerima fasilitas TPB dan KITE diatur dalam PER-02/BC/2019. Namun mulai 28 Februari 2023, ketentuan tersebut diatur dalam PMK 216/2022.

Dia menjelaskan perubahan payung hukum soal monev terhadap penerima fasilitas TPB dan KITE dilakukan agar jajaran DJBC dan Kemenkeu lebih fokus mengevaluasi dampak dari pemberian fasilitas. Pasalnya, pemberian fasilitas ini sangat diharapkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian.

Di sisi lain, perubahan payung hukum menjadi PMK juga akan membuat ketentuan mengenai monev terhadap penerima fasilitas TPB dan KITE lebih tegas. Dalam hal ini, para pengguna jasa sebagai penerima fasilitas kepabeanan diharapkan menjadi lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Baca Juga:
Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

"Sehingga kita pandang perlu [PER-02/BC/2019] kita tingkatkan ke PMK. Itu bukan berarti lebih ketat, [tetapi] ini hanya bagaimana kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis," ujarnya.

Padmoyo menambahkan PMK 216/2022 juga lebih menekankan prosedur monev terhadap penerima fasilitas TPB dan KITE berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurutnya, pemanfaatan TIK akan membuat proses pengawasan menjadi lebih mudah.

Pemerintah memberikan insentif berupa fasilitas TPB dan KITE untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang hasil produksinya akan diekspor. Dalam hal ini, monev dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerima fasilitas kepabeanan, sekaligus memastikan fasilitas tersebut tepat sasaran.

Baca Juga:
Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

PMK 216/2022 menjelaskan monev bagi penerima fasilitas TPB dan KITE dilakukan oleh direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan; direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai; kepala kanwil; kepala KPUBC; dan/atau kepala kantor pabean.

Monev ini dilakukan secara periodik dan/atau insidental. Monitoring secara periodik dilaksanakan secara rutin sesuai tugas pokok dan fungsi, sedangkan monitoring secara insidental dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko.

Nantinya, hasil monitoring dapat digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi penagihan atas kekurangan bea masuk, PDRI, dan/atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda; penagihan atas kekurangan bea masuk, PDRI, dan/atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda; penerbitan rekomendasi dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak (DJP); serta penerbitan rekomendasi pencabutan fasilitas. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Senin, 23 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 104/2024

Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya