KEGIATAN EKSPOR IMPOR

Model Pemeriksaan Diubah, Pemerintah Jamin Arus Barang Impor Lancar

Dian Kurniati | Kamis, 09 Juli 2020 | 11:17 WIB
Model Pemeriksaan Diubah, Pemerintah Jamin Arus Barang Impor Lancar

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (24/6/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
 

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menjamin pengetatan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border) tak akan mengganggu lalu lintas impor barang.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan mekanisme post border ditujukan untuk mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor, sekaligus menciptakan kesetaraan dalam berusaha bagi para pelaku usaha.

"Dari sisi arus barang, tidak mengganggu karena yang diutamakan adalah memperlancarnya. Tapi di sisi lain, kami juga ingin pengawasannya tetap jalan dengan baik," katanya kepada DDTCNews, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Deni menambahkan mekanisme pengawasan post border tidak menghilangkan persyaratan impor, tetapi hanya mengalihkan pengawasan yang sebelumnya dilakukan DJBC kepada kementerian/lembaga terkait.

Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan akan memeriksa kesesuaian barang impor sesuai dengan ketentuan larangan atau pembatasan (lartas), serta mencocokkan kode harmonized system (HS).

Untuk itu, ketika Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 51/2020 sebagai revisi Permendag No. 28/2018, prosedur pemeriksaannya akan mengikuti beleid tersebut.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

“Karena ini post border, jadi kewenangannya ada di Kemendag,” ujarnya.

Dalam Permendag No. 51/2020 tersebut mengatur prosedur pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor dengan meniadakan persyaratan deklarasi mandiri (self-declaration).

Deklarasi mandiri diganti dengan mencantumkan data persyaratan impor dalam dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) berupa nomor dan tanggal atas dokumen persetujuan impor (PI) dan/atau laporan surveyor (LS).

Perubahan model pemeriksaan dan pengawasan tersebut mulai berlaku 25 Agustus 2020. Jika importir tidak atau salah mencantumkan data persyaratan impor dalam PIB, dan/atau mencantumkan jumlah atau volume impor barang dalam PIB yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam PI dan/atau LS, akan dikenakan sanksi administratif. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?