Mobil Dinas Gubernur Lampung Nunggak Pajak, Pemprov Akui Lalai

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengakui pihaknya telah lalai karena belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) atas mobil dinas gubernur dan wakil gubernur.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Syaifullah mengatakan Biro Umum Pemprov Lampung baru mengetahui adanya tunggakan PKB setelah informasi mengenai tunggakan atas kendaraan dinas tersebut ramai dilaporkan oleh masyarakat.

"Setelah mendapatkan konfirmasi dari kepala biro umum dan sekretariat daerah memang benar ada keterlambatan pembayaran kendaraan dinas milik gubernur dan wakil gubernur seperti yang ramai dilaporkan oleh masyarakat," ujar Syaifullah, dikutip pada Sabtu (13/5/2023).

Menurut Syaifullah, adanya pengawasan aktif dari masyarakat memiliki manfaat positif untuk meningkatkan kinerja pemda, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pajak.

"Adanya pengawasan langsung dari masyarakat ini menjadi kritik yang membangun tentu kami respons positif dan ini bisa mengingatkan juga pemda agar bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang direncanakan," ujar Syaifullah.

Syaifullah mengatakan dengan adanya kasus ini, Pemprov Lampung akan melakukan pemeriksaan atas pembayaran PKB atas kendaraan dinas lainnya selain mobil dinas gubernur dan wakil gubernur.

"Setelah adanya informasi ini sudah ditangani maka nanti akan kami cek ulang kendaraan dinas lainnya. Jadi tidak hanya kendaraan milik gubernur dan wakil gubernur Lampung saja, tetapi menyeluruh," ujar Syaifullah seperti dilansir fajar.co.id.

Syaifullah mengatakan kewajiban untuk membayar PKB atas kendaraan dinas bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Lampung telah termuat dalam Surat Edaran Nomor 03.5.2/4851/VI.03/2022. (sap)