Mitigasi Risiko Pengembangan Core Tax, DJP Siapkan 7 Langkah Ini

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan sejumlah langkah antisipasi atas risiko-risiko yang berpotensi timbul dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system.

Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) DJP menyatakan terdapat tujuh proses bisnis yang akan dilakukan otoritas pajak untuk memitigasi risiko yang timbul dari proyek pengadaan dengan skema tahun jamak tersebut.

"Pertama, melakukan probity audit oleh Itjen (Inspektorat Jenderal) Kementerian Keuangan," tulis tim PSIAP DJP dalam laporannya, dikutip pada Senin (4/9/2021).

Probity audit adalah upaya memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko atas pengadaan barang atau jasa. Kedua, membentuk tim pengkaji agen pengadaan. Tim ini terdiri dari beberapa unit eselon I di Kemenkeu.

Ketiga, otoritas pajak akan menggunakan penasihat internasional seperti dari World Bank, IMF, Prospera, JICA, GIZ dan AFD. Keempat, melibatkan konsultan hukum dalam penyusunan kontrak pembaruan core tax system.

Kelima, melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI. Salah satu yang pernah dilakukan adalah dengan tim pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pusat (TP4P) pada tahap menentukan agen pengadaan core tax system.

Keenam, melibatkan tenaga ahli Menkeu untuk membantu tugas menteri sebagai pengguna anggaran. Ketujuh, tim PSIAP akan mengekspos secara berkala kepada BPK, KPK, BPKP, Kejagung RI, BPPT, BSSN, LKPP dan KSP.

Seperti diketahui, pembaruan core tax system terbagi dalam 4 paket yaitu pengadaan agen pengadaan yang diperkirakan menelan Rp37,8 miliar. Lalu, pengadaan system integrator sistem inti administrasi perpajakan sekitar Rp1,86 triliun.

Selanjutnya, pengadaan jasa konsultasi owner's agent - project management and quality assurance sekitar Rp125,7 miliar. Kemudian, pengadaan jasa konsultasi owner's agent – change management sekitar Rp23,4 miliar.

Tahun depan, pemerintah menambah alokasi anggaran untuk pengembangan core tax system sejumlah Rp328,37 miliar. Menurut Kemenkeu, tambahan pagu akan digunakan untuk pengembangan sistem digital dalam proses bisnis pelayanan berbasis elektronik. (rig)