PENGAMANAN RAMADHAN

Miras Miliaran Rupiah Dimusnahkan

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Juni 2016 | 18:27 WIB
Miras Miliaran Rupiah Dimusnahkan

JAKARTA, DDTCNews – Dalam tiga pekan pertama di bulan puasa ini, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah memusnahkan minuman keras impor ilegal serta barang dalam larangan dan pembatasan (lartas) ilegal lainnya senilai total Rp46,15 miliar.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menyatakan pemusnahan itu dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama Ramadan. Barang yang dimusnahkan antara lain minuman keras Rp8,8 miliar, pita cukai palsu Rp28,67 miliar, barang lartas lain Rp88,11 juta, handphone Rp6,40 miliar, dan rokok Rp5,50 miliar.

“Untuk semester pertama tahun 2016 ini saja telah dilaksanakan penindakan sebanyak 535 kasus dengan barang bukti 391.296 liter miras senilai Rp76 miliar. Tahun lalu, kami menindak 899 kasus dengan barang bukti 498.147 liter miras ilegal senilai Rp97,21 miliar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/6).

Baca Juga:
Apa Itu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai?

Heru menjelaskan miras ilegal itu didatangkan ke Indonesia melalui berbagai tempat seperti Jakarta Utara, Bogor, dan Bekasi. Di Tanjung Priok misalnya, awal Juni lalu telah digagalkan impor 6 kontainer miras, kemudian belanjut ke pemusnahan 50.222 botol miras ilegal di Jambi, Belawan, dan Kendari.

Dia menekankan miras palsu tersebut atau yang berasal dari pabrik ilegal dapat membawa dampak negatif berupa kerugian penerimaan negara dan kesehatan pengguna, karena tidak ada standardisasi kualitas dan kadar alkoholnya, bahkan bisa menyebabkan kematian.

Selain itu, sambung Heru, pihak terkait juga telah melakukan penggerebekan sebuah pabrik minuman ilegal di Pasar Ujung Menteng, Bekasi. Dari penggerebekan tersebut, sebanyak 7 orang yang bertindak sebagai distributor telah ditahan untuk dimintai keterangan.

“DJBC juga telah menindak berbagai macam barang ilegal yang melanggar Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. Mulai dari barang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, hingga barang kiriman pos dan handphone impor yang tak memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 13:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai?

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:30 WIB HARI PABEAN INTERNASIONAL 2025

Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini