Minta Masukan, Kemenkeu Rilis RPMK Akuntan Publik

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memublikasikan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

Melalui publikasi tersebut, PPPK mengajak publik untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap RPMK yang rencananya akan menggantikan PMK 154/2017 tersebut.

"Masukan dan tanggapan dapat disampaikan kepada PPPK melalui surel [email protected]. Penerimaan masukan dan tanggapan atas draf dibuka sampai dengan 18 Juni 2021," tulis PPPK dalam pengumuman tertanggal 27 Mei 2021 tersebut, dikutip Kamis (3/6/2021).

Tertuang dalam draf RPMK, PMK 154/2017 perlu disesuaikan guna menyempurnakan pola pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik oleh Kementerian Keuangan.

Perlu diketahui, yang dimaksud dengan akuntan publik adalah orang yang memberikan jasa-jasa sebagaimana yang diatur pada UU 5/2011 tentang Akuntan Publik.

Diperinci pada Pasal 3 UU 5/2011, jasa yang diberikan akuntan publik adalah jasa asurans yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lain. Selain itu, juga jasa yang terkait dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.

Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas profesi akuntan publik, kewenangan menteri keuangan pada RPMK masih cenderung sama bila dibandingkan dengan kewenangan yang tertuang dalam PMK 154/2017.

Kewenangan itu dimulai dari memberikan dan mencabut izin hingga mengenakan sanksi atas pelanggaran administratif yang dilakukan oleh akuntan publik, KAP, atau cabang KAP.

Adapun salah satu poin baru dalam RPMK adalah mengenai pemanfaatan sistem elektronik oleh PPPK. Pada Pasal 29 RPMK, seluruh permohonan perizinan, persetujuan, hingga pendaftaran yang mengenai akuntan publik dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Data dan informasi yang disampaikan melalui sistem elektronik nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan, pengawasan, hingga pengembangan profesi akuntan publik. (Bsi)