Metode Pemotongan Pajak di BLU Masih Beragam, Ini Kata Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyampaikan aspek kepatuhan badan layanan umum (BLU) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan.

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto mengatakan model bisnis BLU pada aspek perpajakan berbeda dengan instansi pemerintah lainnya. Dia menyampaikan BLU tidak termasuk sebagai subjek pajak dalam UU PPh, sehingga tidak membayar PPh badan.

Namun demikian, sambungnya, BLU mempunyai kewajiban sebagai pemotong/pemungut PPh dan berpotensi menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Dengan kata lain, BLU berpotensi memungut PPN atas transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak.

"BLU wajib memungut PPh berkaitan dengan pembayaran penghasilan kepada pegawai. Kemudian aktivitas BLU tak sebatas pada penyediaan barang atau jasa pelayanan umum, tetapi juga penyerahan BKP dan JKP," katanya dalam Sosialisasi Perpajakan BLU, Rabu (17/11/2021).

Hadiyanto memaparkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan perpajakan BLU saat ini cukup baik. Nilai kepatuhan pembayaran pajak BLU sekitar 76,09% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan BLU khususnya dalam aspek administrasi. Dia menjelaskan metode pemotongan PPh atas penghasilan karyawan BLU masih sangat beragam.

"Pada prakteknya, metode pemotongan pajak penghasilan pada masing-masing BLU sangat beragam. Ini menjadi indikator belum adanya kesamaan regulasi yang diterapkan dalam ketentuan perpajakan," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Hadiyanti, sosialisasi perpajakan BLU diharapkan menjadi sarana konsolidasi pemenuhan kewajiban perpajakan BLU dengan metode yang sama. Alhasil, berdampak positif pada kepatuhan BLU dalam tata kelola administrasi perpajakan BLU.

"Dengan adanya kegiatan ini maka dapat meningkatkan kualitas kepatuhan perpajakan BLU sehingga lebih tepat dan akuntabel," ujarnya. (rig)