METERAI ELEKTRONIK

Meterai Elektronik Resmi Diluncurkan, Begini Cara Pakainya

Muhamad Wildan | Minggu, 03 Oktober 2021 | 08:00 WIB
Meterai Elektronik Resmi Diluncurkan, Begini Cara Pakainya

Tampilan halaman depan pos.e-meterai.co.id.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak menyatakan masyarakat sudah bisa membubuhi dokumen elektronik dengan meterai elektronik atau e-meterai melalui laman resmi pos.e-meterai.co.id.

Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan e-meterai merupakan salah satu jenis meterai dengan format elektronik yang memiliki ciri khusus dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia.

"e-Meterai digunakan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik dan terhubung dengan sistem elektronik yang memuat dokumen elektronik," tulis DJP dalam laman resmi e-meterai, dikutip pada Minggu (3/10/2021).

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Untuk dapat membeli e-meterai dan membubuhkan e-meterai ke dokumen elektronik, lanjut DJP, wajib pajak perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui menu Daftar yang tersedia pada pos.e-meterai.co.id.

Setelah itu, wajib pajak bisa mengakses log in ke laman pos.e-meterai.go.id dan masuk pada menu Pembelian untuk membeli e-meterai. Kemudian, wajib pajak dapat membubuhkan e-meterai melalui menu Pembubuhan.

Pada menu Pembubuhan, wajib pajak perlu menggunggah dokumen elektronik yang akan dibubuhi e-meterai. Untuk diperhatikan, wajib pajak juga perlu mencantumkan tanggal dokumen, tipe dokumen, dan nomor dokumen yang akan dibubuhi e-meterai.

Baca Juga:
Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Setelah semua informasi yang dibutuhkan terisi lengkap, wajib pajak kemudian perlu memposisikan cap e-meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, klik Bubuhkan e-Meterai dan masukkan nomor PIN yang telah didaftarkan.

Lalu, tunggu beberapa saat dan dokumen elektronik yang sudah dibubuhi e-meterai siap dipakai. Jika pembubuhan berhasil, wajib pajak dapat langsung mengunduh dokumen elektronik yang telah dibubuhi e-meterai atau mengirimkannya ke e-mail yang terdaftar.

Laman resmi e-meterai juga menyediakan menu Riwayat Pembubuhan. Melalui menu tersebut, wajib pajak dapat mengunduh ulang dokumen elektronik yang sebelumnya telah dibubuhi e-meterai. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha