KPP PRATAMA BANGKINANG

Menunggak Pajak Hingga Ratusan Juta, Bangunan Ruko Disita

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 Agustus 2021 | 17:30 WIB
Menunggak Pajak Hingga Ratusan Juta, Bangunan Ruko Disita

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Guna memulihkan penerimaan dari tunggakan pembayaran pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, Provinsi Riau mengadakan penyitaan aset milik wajib pajak.

Kepala KPP Pratama Bangkinang Meidjati mengatakan wajib pajak memiliki tunggakan pajak berasal dari kegiatan usaha perdagangan besar dan perlengkapan rumah tangga. Dia berharap penyitaan aset dapat memberikan efek jera kepada penunggak pajak.

"Juru sita negara KPP melakukan penyitaan aset berupa ruko yang menjadi gudang barang milik wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak sebesar Rp637 juta," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/8/2021).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Meidjati menjelaskan proses bisnis penyitaan aset ini menjadi bagian dari hard collection otoritas atas tunggakan pajak yang belum dilunasi. Sebelum penyitaan, DJP telah melakukan pendekatan persuasif agar wajib pajak dengan sukarela membayar kekurangan setoran pajak.

"Selain untuk menagih tunggakan pajak, penyitaan juga ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajibannya," ujarnya.

Meidjati menerangkan upaya penyitaan terhadap aset yang dilakukan pada Kamis (19/8/2021) mampu mendorong wajib pajak melunasi kekurangan pembayaran pajak. Menurutnya, wajib pajak memiliki waktu 14 hari untuk melunasi tunggakan pajak sebelum aset menjadi objek lelang.

"Dengan adanya tindakan penyitaan, wajib pajak menyampaikan akan segera melakukan pelunasan dengan cara mengangsur utang pajak tersebut," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

26 Agustus 2021 | 21:43 WIB

Hal ini merupakan konsekuensi dari ketidak patuhan, oleh sebab itu kita harus patuh terhadap pajak agar tidak terjadi hal yang merugikan seperti ini

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra