Menparekraf Usul Pembebasan Angsuran PPh Pasal 25

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengusulkan agar pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif mendapat pembebasan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 selama masa pandemi virus Corona.

Wishnutama mengatakan pembebasan angsuran PPh 25 tersebut akan membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif memperbaiki likuiditasnya agar segera bangkit saat pandemi berakhir. Dia juga telah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"PPh Pasal 25 ini kami sedang usulkan kembali pada Bu Menkeu agar [potongan angsurannya] tidak hanya 30%, tapi kalau bisa 100%. Ini masih dalam proses," katanya dalam webinar, Rabu (23/7/2020). Simak pula artikel ‘Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25, DJP: Sifatnya Penundaan’.

Wishnutama mengatakan usulannya tersebut tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan. Jika disetujui, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif akan terbebas dari angsuran PPh Pasal 25. Adapun untuk para karyawannya, saat ini telah mendapat insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Selain insentif pajak, Wishnutama mengaku juga tengah mengupayakan berbagai cara lain untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Misalnya, meminta PT Garuda Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memberikan diskon untuk setiap kunjungan ke destinasi wisata.

Selain itu, Kemenparekraf sedang berkoordinasi dengan PT PLN agar memberikan diskon listrik bagi pelaku usaha. Sementara itu, program bantuan yang saat ini telah berjalan ada bantuan makanan siap saji untuk 350 ribu pekerja seni dan pariwisata, bantuan sosial untuk sekitar 44 ribu orang pekerja seni, serta program restrukturisasi kredit untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Restrukturisasi kredit di perbankan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah terealisasi Rp124 triliun, sedangkan restrukturisasi kredit pada perusahaan multifinance dan leasing terealisasi Rp3,1 triliun.

Pelaku usaha pariwisata juga bisa mendapat dana talangan sampai Rp10 miliar dari Himbara, meski harus melalui pengajuan dan verifikasi dari perbankan. "Melalui dana PEN [pemulihan ekonomi nasional] sudah bisa diupayakan dari masing-masing usaha untuk mendapat dana talangan," ujarnya.

Untuk karyawan yang juga terdampak, diharapkan semuanya bisa mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.

Saat ini, ungkap Wishnutama, pemerintah sedang bersiap membuka kembali beberapa destinasi wisata di Indonesia. Bali misalnya, rencananya akan dibuka kembali khusus untuk wisatawan domestik pada 31 Juli 2020.

Dalam jangka pendek, wisatawan domestik tersebut akan menjadi andalan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Wishnutama menyebut potensi wisatawan domestik sangat besar karena data pada 2018 mencatat ada sekitar 8 juta orang yang berwisata ke luar negeri dan membelanjakan uang senilai US$9 miliar di luar negeri.

"Jangan underestimate wisatawan domestik karena ini ada potensi mereka untuk spending uang di Indonesia sehingga pariwisata Indonesia bisa bangkit," katanya. (kaw)