PAJAK BARANG MEWAH

Menpar: PPnBM Kapal Pesiar & Yacht Dibebaskan, Negara Untung 5x Lipat

Redaksi DDTCNews | Selasa, 24 Juli 2018 | 11:37 WIB
Menpar: PPnBM Kapal Pesiar & Yacht Dibebaskan, Negara Untung 5x Lipat

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tengah membuka opsi untuk membebaskan kapal pesiar dan yacht dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam rapat usulan di kantor Kemenko Maritim, Menteri Pariwisata Arief Yahya memaparkan perhitungan awal perihal untung rugi pembebasan PPnBM.

Dia menerangkan pembebasan PPnBM atas kapal pesiar dan yacht akan berdampak pada kenaikan penerimaan negara di sektor pariwisata. Hal ini akan mengkompensasi kehilangan penerimaan karena penghapusan pajak barang mewah tersebut.

"PPnBM yacht dengan nilai sebesar 75% hanya akan mendapatkan keuntungan negara sebesar US$80,54 juta, sementara bila PPnBM tersebut dihapuskan (0%), maka keuntungan negara yang didapatkan menjadi sebesar 5 kali lipat dari pendapatan awal, yaitu sebesar US$442,45 juta,” katanya di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (23/7).

Baca Juga:
APBN 2025 Targetkan Lifting Migas 1,6 Juta Barel, Ada Sanksi bagi KKKS

Arief Yahya menambahkan dengan deregulasi ini negara juga akan mendapatkan keuntungan dengan banyaknya yacht asing yang masuk ke perairan Indonesia. Pendapatan negara akan bertambah melalui bea sandar dan kegiatan pemeliharaan kapal di Indonesia sebesar US$350 juta setiap tahunnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan Presiden Jokowi mendukung terobosan baru dalam pengembangan wisata maritim. Salah satunya dengan menghapus PPnBM untuk yacht.

Terlebih kegiatan wisata di negara tetangga seperti Langkawi, Malaysia dan Phuket, Thailand, menggunakan yacht sewaan sudah menjadi pilihan berlibur tidak hanya kalangan atas, tapi juga kalangan menengah.

Baca Juga:
Desember 2024: PPN 12%, Harga Eceran Rokok Naik, dan Persiapan Coretax

“Kami mendukung langkah ini, pembebasan PPnBM khususnya pada 'charter yacht', karena memanfaatkan yacht tidak cuma sebagai barang pribadi yang hanya diparkir, tapi juga bisa dijadikan moda pariwisata dengan disewa sehingga bisa dinikmati juga oleh para wisatawan tanpa mereka harus punya yacht,” kata Thomas menambahkan.

Seperti yang diketahui, besaran tarif PPnBM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kapal pesiar dan yacht masuk dalam kelompok PPnBM dengan tarif 75%. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Januari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

APBN 2025 Targetkan Lifting Migas 1,6 Juta Barel, Ada Sanksi bagi KKKS

Selasa, 31 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Desember 2024: PPN 12%, Harga Eceran Rokok Naik, dan Persiapan Coretax

Senin, 30 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

Oktober 2024: Sri Mulyani Dilantik Lagi Jadi Menkeu, USKP Dievaluasi

Minggu, 29 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Agustus 2024: Aturan Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan Diubah

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini