Menkeu Harap APBN 2024 Jadi Fondasi Baik untuk Pemerintahan Berikutnya

JAKARTA, DDTCNews – Seiring dengan mulai dibahasnya RAPBN 2024 bersama DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap APBN tersebut dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pemerintahan berikutnya.

Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 akan menjadi APBN terakhir bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia berharap APBN tersebut bisa menjadi fondasi yang baik bagi pemerintahan selanjutnya.

"Tentu kami harap APBN dapat dilaksanakan secara optimal, sekaligus menjadi legacy dan bekal fondasi yang baik bagi pemerintahan berikutnya," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Rabu (30/8/2023).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah mendesain APBN 2024 dengan 3 semangat utama yang meliputi inklusivitas, transformasi, dan keberlanjutan. Ketiga semangat tersebut juga konsisten dengan visi Indonesia maju pada 2045.

Menurutnya, APBN 2024 akan tetap bekerja sebagai instrumen countercyclical fiskal yang prudent dan efektif.

Defisit dalam RAPBN 2024 senilai Rp522,8 Triliun

Jokowi sebelumnya telah menyerahkan RAPBN 2024 kepada DPR dengan defisit Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut terdiri atas pendapatan negara senilai Rp2.781,3 triliun dan belanja negara Rp3.304,1 triliun.

Pendapatan negara yang mencapai Rp2.781,3 triliun tersebut utamanya akan ditopang penerimaan perpajakan senilai Rp2.307,9 triliun. Selain itu, ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp473,0 triliun serta hibah Rp0,4 triliun.

Untuk belanja negara, alokasinya terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sejumlah Rp857,6 triliun.

"Kami ciptakan ruang fiskal melalui debt serta defisit yang menurun—untuk merespons segala potensi guncangan," tutur Sri Mulyani. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.