UNIVERSITAS PETRA SURABAYA

Mengupas Ekonomi Digital dan Kasus Pajak Google

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 Mei 2017 | 11:33 WIB
Mengupas Ekonomi Digital dan Kasus Pajak Google

Suasana seminar Taxation in the Era of Digital Economy di Universitas Petra, Surabaya. (Foto: DDTCNews)

SURABAYA, DDTCNews – Universitas Petra Surabaya menyelenggarakan seminar bertajuk “Taxation in the Era of Digital Economy” pada Jumat, 12 Mei 2017, bertempat di Auditorium Universitas Petra, Surabaya. Seminar ini mengupas lebih dalam mengenai ekonomi digital yang saat ini marak menjadi perbincangan publik, khusunya terkait dengan kasus pajak Google.

Seminar dibuka oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Syafrian yang memaparkan materi mengenai bisnis model ekonomi digital.

Dia menyebutkan terdapat berbagai model bisnis digital seperti market place, classified ads, daily deals, online retails, serta menjelaskan beberapa aspek ekonomi digital yang berimplikasi terhadap sektor pajak dari sudut pandang perpajakan domestik.

Baca Juga:
Mahasiswa UII! Yuk Ikut Pembekalan Softskill dan Tips Magang di DDTC

Seminar dilanjutkan dengan paparan yang diberikan oleh Senior Manager International Tax/Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengenai kasus pajak Google yang menjadi kontroversi di banyak negara, termasuk Indonesia.

“Perencanaan pajak Google dapat menurunkan tarif pajak efektif Google hingga sekitar 2,2%. Skema perencanaan pajak yang dilakukan oleh Google nyatanya tidak menyalahi aturan yang berlaku atau dapat dikatakan legal. Skema perencanaan pajak tersebut hanya memanfaatkan kelemahan sistem pajak internasional yang tertinggal dengan bisnis model digital baru,” ungkapnya.

Yusuf menambahkan lemahnya koordinasi peraturan domestik antar negara juga menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh perusahaan Google dalam perencanaan pajaknya. Walaupun demikian, kasus Google menimbulkan pertanyaan mengenai moralitas dalam perencanaan pajak.

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

We are not accusing you of being illegal, we are accusing you of being immoral!, kata-kata tersebut yang disampaikan oleh Parlemen Inggris pada saat mewawancarai salah satu petinggi Google,” pungkasnya.

Selanjutnya, seminar diakhiri dengan penyerahan cendera mata oleh Bapak Arja dan Ibu Retnaningtyas Widuri, selaku pimpinan Program Studi Akuntansi Pajak, kepada para narasumber. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 08:27 WIB UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Mahasiswa UII! Yuk Ikut Pembekalan Softskill dan Tips Magang di DDTC

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:51 WIB KUIS PAJAK

Daftar Peringkat Kampus Terbaik di Kompetisi Tax Genius Battle

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:42 WIB KUIS PAJAK

Pengumuman! Ini 3 Pemenang Kuis Tax Genius Battle Batch 3

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi