Mau Pakai Fasilitas Diskon 50% PPh Pasal 25? Begini Simulasinya

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang telah memanfaatkan fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% masih tetap bisa mendapatkan fasilitas tersebut hingga Juni 2021 berkat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/2021.

Pada Lampiran P PMK tersebut, Kementerian Keuangan memberikan simulasi mengenai tata cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25 baik bagi wajib pajak yang memanfaatkan maupun yang tidak memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 25 pada tahun lalu.

"Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang," bunyi siaran pers Ditjen Pajak (DJP), Rabu (3/2/2021).

Dalam lampiran, disimulasikan PT A telah memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50% dengan besar angsuran pada masa pajak Desember 2020 Rp50 juta.

PT A juga telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 pada 31 Januari 2021 dan telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak 2020 pada 27 April 2020.

Mengingat PT A telah menyampaikan pada Januari 2021, maka PT A berhak mendapatkan fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% terhitung sejak masa pajak Januari 2021.

Untuk masa pajak Januari 2021 hingga Maret 2021, angsuran PPh Pasal 25 yang perlu dibayar oleh wajib pajak setiap masa pajak adalah sebesar Rp50 juta, sama dengan nominal PPh Pasal 25 yang dibayar atas masa pajak Desember 2020.

Untuk masa pajak April 2021 hingga Juni 2021, wajib pajak perlu menghitung angsuran pajak yang harus dibayar sendiri untuk tahun pajak 2021 berdasarkan PPh terutang pada SPT Tahunan 2020.

Pada lampiran, dicontohkan PT A memiliki PPh terutang SPT Tahunan 2020 sebesar Rp1,125 miliar dan kredit pajak sebesar Rp645 juta, sehingga terdapat PPh Pasal 29 yang harus dibayar sendiri sebesar Rp480 juta.

Dengan demikian, besar angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang pada setiap masa pajak pada tahun pajak 2021 adalah sebesar Rp40 juta.

Berkat fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, maka angsuran PPh Pasal 25 pada masa pajak April hingga Juni 2021 adalah sebesar Rp20 juta, 50% dari yang seharusnya terutang.

Mekanisme Pemanfaatan
Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga menyimulasikan mekanisme pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas ini pada 2020.

Dalam lampiran, dicontohkan PT B tidak memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 25 pada tahun pajak 2020 dan memiliki angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp50 juta pada masa pajak Desember 2020.

Seperti PT A, PT B juga menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 pada 31 Januari 2021 dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak 2020 pada 27 April 2020.

Dengan demikian, maka PT B berhak mendapatkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% atas PPh Pasal 25 pada masa pajak Januari hingga Maret 2021.

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak pada ketiga masa pajak tersebut berkurang dari yang seharusnya Rp50 juta menjadi Rp25 juta.

Untuk menentukan besaran angsuran PPh Pasal 25 yang terutang pada masa pajak April hingga Juni 2021, wajib pajak terlebih dahulu harus menghitung angsuran pajak yang harus dibayar sendiri pada setiap bulan tahun pajak 2021 berdasarkan PPh terutang pada SPT Tahunan 2020.

Pada lampiran, disimulasikan PT B memiliki PPh terutang pada SPT Tahunan 2020 sebesar sebesar Rp1,125 miliar dan kredit pajak sebesar Rp645 juta, sehingga terdapat PPh Pasal 29 yang harus dibayar sendiri sebesar Rp480 juta.

Dengan demikian, besar angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang pada setiap masa pajak pada tahun pajak 2021 adalah sebesar Rp40 juta.

Lewat insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, maka angsuran PPh Pasal 25 pada masa pajak April hingga Juni 2021 yang harus dibayar PT B adalah sebesar Rp20 juta, sama seperti PT A pada simulasi sebelumnya. (Bsi)