PEJABAT BARU KEMENKEU

Mantan Dirjen Bea Cukai Eddy Abdurrachman Pimpin BPDP Sawit

Redaksi DDTCNews | Senin, 02 Maret 2020 | 20:00 WIB
Mantan Dirjen Bea Cukai Eddy Abdurrachman Pimpin BPDP Sawit

Mantan Dirjen Bea dan Cukai Eddy Abdurrachman saat dilantik menjadi Dirut BPDP Sawit.

JAKARTA, DDTCNews - Secara mengejutkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik direktur utama baru untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit), yaitu mantan Dirjen Bea dan Cukai (BC) yang dulu diberhentikannya hampir bersamaan dengan pencopotan Dirjen Pajak Hadi Poernomo, Eddy Abdurrachman.

Menkeu melantik Eddy Abdurrachman sebagai Dirut BPDP Sawit menggantikan Dirut BPDP Sawit sebelumnya, Dono Boestami. BPDP Sawit adalah unit organisasi noneselon di Kementerian Keuangan yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan

Eddy, yang juga mantan Sekretaris Menko Perekonomian ini, tak banyak berkomentar atas pelantikannya itu. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melantiknya berpesan pentingnya Badan Layanan Umum (BLU) di bawah otoritas fiskal . Pasalnya, proses bisnis BPDP Sawit sangat strategis dan lintas kementerian/lembaga.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

"Biasanya BLU dibawah Kemenkeu hanya tekait satu kementerian teknis, tapi BPDPKS berhubungan dengan Kemendag, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM dan belum termasuk dengan Kementan," katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (2/3/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan tugas berat menanti Edy sebagai Dirut BPDP Sawit. Tantangan dalam menjalankan tugas itu datang dari dalam dan luar negeri.

Tantangan dari dalam negeri untuk industri sawit mengalami tekanan berat dengan harga minyak sawit mentah (CPO) yang jatuh. Kemudian BPDP Sawit juga harus mencari titik keseimbangan antara CPO untuk kebutuhan energi terbarukan dengan kebutuhan konsumsi.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

"Bidang kemandirian energi melalui program biodiesel 30% (B30), industri sawit bisa berperan dalam penghematan devisa melalui pengurangan impor solar senilai US$8 miliar/tahun," paparnya.

Kemudian tantangan dari luar negeri ialah hambatan perdagangan yang dilakukan Uni Eropa dan beberapa negara untuk produk CPO Indonesia. Hambatan ini harus diselesaikan karena besarnya produksi CPO RI yang menguasai 55% produksi CPO dunia.

"Saya harap Saudara Eddy Abdurrachman dengan bekal jabatan sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bisa memanfaatkan dana yang dikelola BPDP Sawit untuk aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan membangun industri berkelanjutan," imbuhnya.

Baca Juga:
Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Selain Eddy, Sri Mulyani juga melantik dua posisi strategis di BPDP Sawit. Zaid Burhan Ibrahim ditujuk sebagai Direktur Keuangan Umum dan Manajemen Risiko BPDP Sawitb dan Nugroho Adi Wibowo sebagai Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDP Sawit.

BPDP Sawit bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan