Mahfud MD: Perppu Cipta Kerja Diperlukan untuk Isi Kekosongan Hukum

JAKARTA, DDTCNews - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja akan membuat pemerintah bisa merespons tantangan perekonomian global terkini dan menyelesaikan masalah kekosongan hukum secara cepat.

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan perppu dapat diterbitkan untuk merespon kebutuhan yang mendesak serta untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.

"Diundangkannya Perppu No. 2/2022 ini didasarkan pada alasan mendesak seperti dampak perang di Ukraina yang secara global dan nasional memengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia," katanya, Jumat (30/12/2022).

Menurut Mahfud, pemerintah perlu mengambil langkah strategis secara cepat guna merespons tantangan tersebut. Langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah memerlukan dukungan dari sisi hukum dalam bentuk perppu.

Sesuai dengan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, sambungnya, perppu bisa ditetapkan apabila terdapat masalah hukum yang perlu diselesaikan dengan undang-undang, tetapi undang-undang yang dimaksud belum tersedia sehingga terjadi kekosongan hukum.

Perppu juga dapat ditetapkan jika undang-undang yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum tidak dapat dibahas menggunakan prosedur normal bersama DPR.

"Kalau menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi," ujar Mahfud.

Sebagai informasi, MK sebelumnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengujian formil atas UU Cipta Kerja 25 November 2021. Dengan putusan tersebut, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.

MK memberikan waktu kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat UU untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Bila dalam 2 tahun tidak ada perbaikan, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Sebelum menetapkan Perppu 2/2022, pemerintah dan DPR juga telah mencapai persetujuan atas UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP). Undang-undang tersebut turut mengatur tentang pembuatan undang-undang menggunakan metode omnibus. (rig)