PEMILU 2024

Mahfud Janji Tingkatkan Tax Ratio Tanpa Naikkan Tarif Pajak

Dian Kurniati | Jumat, 09 Februari 2024 | 10:00 WIB
Mahfud Janji Tingkatkan Tax Ratio Tanpa Naikkan Tarif Pajak

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan orasi politiknya saat kampanye di Lumajang, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024). ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana untuk meningkatkan tax ratio tanpa perlu meningkatkan tarif pajak.

Mahfud berpandangan kenaikan tax ratio diperlukan dalam rangka mengimbangi kenaikan utang. Menurutnya, kenaikan utang bukanlah masalah sepanjang pendapatan negara juga ikut naik.

"Apakah pemerintahan Ganjar-Mahfud mau menaikkan pajak? Tidak. Pajak itu akan membebani rakyat, sekarang itu aturan pajaknya sudah bagus. Hilangkan korupsi di perpajakan itu satu. Yang kedua naikkan tax ratio, tax ratio itu kemampuan negara menarik pajak dari mereka yang wajib membayar pajak tetapi selama ini tidak terjangkau," kata Mahfud, dikutip Jumat (9/2/2024).

Baca Juga:
Belanja Perpajakan 2025 Diproyeksikan Capai Rp445 Triliun, Tumbuh 11%

Menurut Mahfud, saat ini tax ratio Indonesia kurang lebih adalah sebesar 10,5%. Jika tax ratio naik, kebutuhan belanja APBN bisa dipenuhi dengan penerimaan pajak.

"Kalau pajak kita ini tax ratio-nya bisa disamakan dengan Malaysia, Thailand sampai 14% hingga 15% saja maka keseluruhan APBN kita sebenarnya bisa ditutup seluruhnya dari pajak, malah masih lebih," ujar Mahfud.

Untuk diketahui, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sebelumnya menyatakan ada 3 langkah yang akan diambil oleh Ganjar-Mahfud untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak dalam rangka meningkatkan tax ratio.

Baca Juga:
Reformasi Pajak di Indonesia, OECD Sampaikan Beberapa Usulan

Tiga langkah tersebut yakni penyederhanaan prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, peningkatan literasi pajak, dan penegakan hukum.

"Dengan 3 jurus cerdas ini, Ganjar-Mahfud berharap dapat mengubah wajah sistem perpajakan Indonesia menuju ke arah yang lebih transparan, efisien, dan adil," ujar Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud Anton Gunawan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 16 Desember 2024 | 15:45 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2023

Belanja Perpajakan 2025 Diproyeksikan Capai Rp445 Triliun, Tumbuh 11%

Jumat, 29 November 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Reformasi Pajak di Indonesia, OECD Sampaikan Beberapa Usulan

Kamis, 28 November 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Tax Ratio, Ini Deretan Rekomendasi OECD untuk Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 09:21 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Publik Menanti Kepastian Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra