DAYA SAING PERDAGANGAN RI

Luhut Mulai Pimpin Percepatan Dwelling Time

Redaksi DDTCNews | Senin, 03 Oktober 2016 | 21:15 WIB
Luhut Mulai Pimpin Percepatan Dwelling Time Ilustrasi Pelabuhan Tanjung Priok (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Penurunan waktu bongkar muat atau dwelling time menjadi perhatian Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman supaya tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Sejumlah upaya tengah dilakukan untuk mempercepat proses bongkat muat

Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan langkah-langkah yang tengah dilakukan antara lain peningkatan infrastruktur di pelabuhan dan perbaikan dari sisi manajemen pengelola pelabuhan yang bersangkutan.

Double crane harus diadakan untuk mempercepat proses bongkar muat. Tidak hanya itu, mekanisme kerja pegawainya juga harus diperhatikan dan diperbaiki,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/1).

Baca Juga:
Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir

Luhut telah mempersiapkan sejumlah upaya untuk menangani proses bongkar muat yang masih berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Sebelumnya, proses bongkar muat telah ditargetkan untuk bisa dipercepat hingga 2,5 hari.

Upaya tersebut dimulai dari perbaikan infrastruktur di pelabuhan, double crane, pengiriman tim pemantau, kepolisian, dan mekanisme kerja. Infrastruktur pelabuhan perlu ditingkatkan untuk menurunkan biaya logistik nasional khususnya yang berasal dari pelabuhan.

Kemudian, sejumlah tim untuk memantau perkembangan seluruh pelabuhan juga telah dipersiapkan. Tim ini berguna untuk mengawasi kinerja petugas yang menghambat proses bongkar muat kapal.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Bahkan kepolisian juga diikutsertakan dalam percepatan proses bongkat muat. Dalam hal ini, kepolisian berperan untuk memberantas mafia-mafia di pelabuhan yang menghalangi proses dwelling.

Ia menambahkan, jika langkah-langkah tersebut masih kurang mampu untuk mempercepat proses bongkar muat, maka Pelindo 1-IV bisa menggandeng pihak swasta untuk mempermudah prosesnya. Bahkan akan lebih transparan jika swasta diikutsertakan dalam percepatan proses bongkar muat tersebut. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS LOGISTIK

Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja