KEBIJAKAN TRANSPORTASI

LRT Jabodebek Resmi Beroperasi, Jokowi Harap Atasi Macet dan Polusi

Dian Kurniati | Senin, 28 Agustus 2023 | 09:47 WIB
LRT Jabodebek Resmi Beroperasi, Jokowi Harap Atasi Macet dan Polusi

Presiden Jokowi saat meresmikan LRT.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan light rail transit atau lintas raya terpadu (LRT) Jabodebek.

Jokowi mengatakan DKI Jakarta selalu masuk dalam 10 kota termacet di dunia, serta kini sedang dihadapkan pada persoalan polusi udara. Melalui moda transportasi publik seperti LRT, dia berharap masalah macet dan polusi udara dapat teratasi.

"Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun dari Bekasi dan sekitarnya sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan polusi bisa kita kurangi," katanya dalam peresmian LRT Jabodebek, Senin (28/8/2023).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Jokowi mengatakan kemacetan masih menjadi persoalan di Jakarta. Setiap hari, rata-rata 996.000 unit kendaraan masuk ke Jakarta.

Dia menjelaskan pemerintah telah menyediakan berbagai transportasi publik untuk masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Moda transportasi publik yang tersedia di antaranya MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, dan kereta bandara.

Meski demikian, lanjutnya, mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi publik juga bukan tidak mudah. Sebagai contoh, rata-rata penumpang MRT hanya 80.000 orang per hari, jauh dari target pemerintah 180.000 ribu penumpang.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut dalam rombongan Jokowi untuk mencoba LRT Jabodebek. Dia menyebut pembangunan LRT menjadi upaya pemerintah untuk makin menghubungkan Jakarta dan daerah di sekitarnya.

Pembangunan LRT juga salah satu bentuk dukungan APBN dalam menyediakan infrastruktur yang membantu mempermudah mobilitas masyarakat. Dia berharap moda transportasi ini dapat menarik masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sehingga kemacetan terurai dan kualitas udara membaik.

"APBN, keuangan negara, terus akan mendukung dalam berbagai bentuk investasi, baik melalui BUMN seperti PT KAI maupun melalui transfer kepada pemerintah daerah dan juga bahkan kepada para pengguna karena tarifnya sering juga masih dalam tarif yang disubsidi," ujarnya.

Proyek LRT Jabodebek dibangun sepanjang 41,2 kilometer, dengan anggaran Rp32,6 triliun. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN