LKPP 2020 Dapat Opini WTP dari BPK

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan LKPP tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas posisi keuangan hingga 31 Desember 2020. Menurutnya, BPK juga memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam menyelesaikan pemeriksaan LKPP 2020.

"LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian," katanya dalam sidang paripurna DPR, Selasa (22/6/2021).

Agung mengatakan pemeriksaan atas LKPP 2020 dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan memperhatikan 4 hal, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK pun telah melaksanakan pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Pemeriksaan juga dilakukan pada tingkat kuasa pengguna anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi untuk mendukung pemeriksaan LKPP 2020.

Agung menjelaskan LKPP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang meliputi 7 komponen keuangan. Komponen keuangan tersebut yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dari pemeriksaan tersebut, dia kemudian menyebut ada 2 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 84 LKKL dan LKBUN dengan opini WTP.

Agung menambahkan pemeriksaan atas LKPP 2020 merupakan pemeriksaan tahun kedua yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, dukungan teknologi informasi dan pengembangan prosedur pemeriksaan alternatif menjadi faktor penting dalam penyelesaian pemeriksaan LKPP 2020.

"Dalam kondisi yang sulit tersebut, alhamdulillah pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tentu saja memenuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara," ujarnya. (kaw)