KEBIJAKAN PEMERINTAH

E-Katalog 6.0 Diklaim Bisa Turunkan ICOR, Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Muhamad Wildan | Jumat, 06 Desember 2024 | 14:00 WIB
E-Katalog 6.0 Diklaim Bisa Turunkan ICOR, Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Ilustrasi e-katalog.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan meluncurkan e-katalog versi 6.0 pada bulan depan.

Menurut Luhut, e-katalog versi 6.0 bakal mencakup 95% belanja negara pada APBN dan akan membantu upaya pemerintah dalam menekan incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang saat ini mencapai 6,6.

"Kalau itu kita bisa efisienkan mungkin setengah dari itu, saya kira keinginan Presiden [Prabowo Subianto] untuk kita bisa tumbuh 8% secara bertahap akan bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan," ujar Luhut, dikutip Jumat (6/12/2024).

Baca Juga:
Pengumuman LKPP: Dampak Coretax DJP terhadap Pengadaan Barang dan Jasa

Luhut mengatakan e-katalog versi 6.0 mampu mengefisienkan belanja sebesar 35% hingga 40%. Efisiensi tersebut setara dengan US$70 miliar.

Sebagai informasi, e-katalog versi 6.0 sesungguhnya telah diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Maret 2024.

Kepala LKPP kala itu, Hendrar Prihadi (Hendi), mengatakan e-katalog versi 6.0 telah memudahkan pencarian produk, pembayaran, dan monitoring transaksi.

Baca Juga:
Ada DIPA Elektronik & e-Katalog 6.0, Belanja APBN 2025 Mulai 1 Januari

“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui e-katalog versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan," ujar Hendi.

Kala itu, e-katalog versi 6.0 baru diterapkan di 5 instansi piloting, yakni Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; LKPP; Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan Pemprov Jawa Tengah.

E-katalog versi 6.0 ditargetkan bisa digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemda pada akhir 2024. "Kami targetkan bahwa pengembangan e-katalog versi 6.0 sudah rampung pada akhir tahun ini, jadi seluruh kementerian, lembaga, dan pemda sudah dapat menggunakannya," ujar Hendi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 16 Januari 2025 | 10:13 WIB PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengumuman LKPP: Dampak Coretax DJP terhadap Pengadaan Barang dan Jasa

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Rabu, 21 Agustus 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN FISKAL

2020 Hingga 2023, Kemenkeu Mampu Hemat Anggaran Rp2,21 Triliun

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6