KEBIJAKAN PEMERINTAH

E-Katalog 6.0 Diklaim Bisa Turunkan ICOR, Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Muhamad Wildan | Jumat, 06 Desember 2024 | 14:00 WIB
E-Katalog 6.0 Diklaim Bisa Turunkan ICOR, Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Ilustrasi e-katalog.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan meluncurkan e-katalog versi 6.0 pada bulan depan.

Menurut Luhut, e-katalog versi 6.0 bakal mencakup 95% belanja negara pada APBN dan akan membantu upaya pemerintah dalam menekan incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang saat ini mencapai 6,6.

"Kalau itu kita bisa efisienkan mungkin setengah dari itu, saya kira keinginan Presiden [Prabowo Subianto] untuk kita bisa tumbuh 8% secara bertahap akan bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan," ujar Luhut, dikutip Jumat (6/12/2024).

Baca Juga:
Ada DIPA Elektronik & e-Katalog 6.0, Belanja APBN 2025 Mulai 1 Januari

Luhut mengatakan e-katalog versi 6.0 mampu mengefisienkan belanja sebesar 35% hingga 40%. Efisiensi tersebut setara dengan US$70 miliar.

Sebagai informasi, e-katalog versi 6.0 sesungguhnya telah diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Maret 2024.

Kepala LKPP kala itu, Hendrar Prihadi (Hendi), mengatakan e-katalog versi 6.0 telah memudahkan pencarian produk, pembayaran, dan monitoring transaksi.

Baca Juga:
2020 Hingga 2023, Kemenkeu Mampu Hemat Anggaran Rp2,21 Triliun

“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui e-katalog versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan," ujar Hendi.

Kala itu, e-katalog versi 6.0 baru diterapkan di 5 instansi piloting, yakni Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; LKPP; Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan Pemprov Jawa Tengah.

E-katalog versi 6.0 ditargetkan bisa digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemda pada akhir 2024. "Kami targetkan bahwa pengembangan e-katalog versi 6.0 sudah rampung pada akhir tahun ini, jadi seluruh kementerian, lembaga, dan pemda sudah dapat menggunakannya," ujar Hendi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Rabu, 21 Agustus 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN FISKAL

2020 Hingga 2023, Kemenkeu Mampu Hemat Anggaran Rp2,21 Triliun

Senin, 08 Juli 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra